Plh. Sekda Kab. Kupang Mesak Elfeto sementara membuka kegiatan FGD
"Kegiatan ini dilatarbelakangi bahwa dari waktu ke waktu telah terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian diseluruh Indonesia, termasuk kab. Kupang. Jika dibiarkan, maka akan terjadi perubahan terhadap data dukung wilayah baik secara regional maupun nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan",
Metronewsntt.com,Oelamasi - Demikia disampaikan Plh. Sekda Kab. Kupang Mesak Elfeto dalam memyampaikan sambutan Bupati Kupang pada kegiatan FGD LP2B di ruang rapat Bupati Kupang.
Kegiatan yang diselenggarakan pada Kamis, (6/7/2023) tersebut, Mesak menjelaskan, sektor pertanian di Kabupaten Kupang masih menjadi prioritas dalam pembangunan, melalui revolusi 5P sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini, produk akhirnya akan mengurangi laju alih fungsi atau konversi lahan pertanian dan melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian yang ada di kab. Kupang. Sebagai daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas dan jumlah masyarakat petani mencapai 119 ribu lebih, sebenarnya merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan, terkhusus bagi Pemda untuk dapat menghadirkan program pembangunan yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat petani.
Atas dasar ini,Ia berharapkan dengan adanya FGD ini, diperoleh suatu data baku tentang lahan-lahan existing yang ada di kabupaten sehingga mendukung pembangunan pertanian yang ada di daerah ini.
Dirinya mengungkapkan, suksesnya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak terlepas dari adanya peran serta pemerintah, masyarakat dan stakeholder sehingga program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dapat berhasil.
"Saya yakin dengan keberpihakan pemerintah di bidang pertanian serta komitmen dan kesungguhan masyarakat petani dalam memanfaatkan potensi pertanian yang ada, akan mampu mengantarkan kita dalam mewujudkan masyarakat kab. Kupang yang maju, mandiri dan sejahtera", ujar Mesak Elfeto.
Sementara itu Kabid Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Martinus Ballan, mengatakan lahan merupakan sumberdaya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Untuk menjamin penyediaan lahan pangan secara berkelanjutan maka pada tahun 2009 pemerintah menetapkan UU RI No. 41 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan keputusan Menteri Pertanian RI No. 01/Kpts/RC.210/B/01/2019 tahun 2019 tentang pedoman fasilitasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pada tataran provinsi NTT, telah ditetapkan Perda propinsi NTT No. 14 tahun 2016 tentang PLP2B.
Martinus menjelaskan, dalam rangka mengurangi laju alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian di kab. Kupang maka perlu ditetapkan perda kab kpg tentang PLP2B yang akan diawali dengan penyusunan naskah akademik yang memerlukan dokumen kajian LP2B dan peta LP2B kab. Kupang sebagai dokumen acuan.
Akhir kata, dirinya mengatakan bahwa maksud dari kegiatan ini untuk melindungi lahan pertanian yang ada demi kebutuhan produksi pangan dan menekan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Dengan tujuan untuk menghasilkan data teknis LP2B kab. Kupang dan sebagai informasi sebaran data luas LP2B yang ada di masing-masing desa/kelurahan.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi materi tentang data hasil kajian lahan pertanian pangan berkelanjutan kab. Kupang (LP2B) kab. Kupang.
Turut mendampingi, para pimpinan OPD terkait salah satunya Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan kab. Kupang Amin Djuariah dan Kabag Hukum Yane Paoe, Kepala BPS kab. Kupang I Made Suartana, Dekan Faperta Undana Muhamad S.M. Nur dan tim, para Camat, Lurah Babau Willy Djami dan para penyuluh. (mnt/*)