Suasana RDP Komisi IV DPRD NTT bersama asosiasi pengusaha dan pemangku kepentingan terkait polemik kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL).
Metronewsntt.com, Kupang — Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan tenggat waktu 1x24 jam kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk menerbitkan surat pernyataan tertulis yang menjamin kelancaran aktivitas penyeberangan serta pengiriman barang bagi para pelaku usaha ekspedisi di Pelabuhan Bolok, Kupang.
Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, Jumat (16/11/2026)usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama asosiasi pengusaha dan pemangku kepentingan terkait polemik kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL).
Surat tertulis ini dinilai krusial untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah berlanjutnya hambatan distribusi logistik di wilayah NTT. Ana meminta salinan surat tersebut segera dibagikan kepada seluruh peserta RDP, termasuk Polres Kupang Kota, Dinas Perhubungan, ASDP, APINDO, serta para pelaku usaha ekspedisi lokal, dengan batas waktu penantian hingga pukul 13.00 WITA keesokan harinya. Jika tuntutan tersebut diabaikan, Komisi IV memastikan akan mengambil langkah-langkah konkret karena mereka berkomitmen untuk tidak tinggal diam dalam mengawal persoalan ini.
Lebih lanjut, Ana menjelaskan bahwa akar permasalahan bukan semata-mata soal penindakan kendaraan yang melanggar aturan ODOL, melainkan inkonsistensi pelaksanaan regulasi di lapangan. Terdapat kontradiksi antara pernyataan petugas KSOP yang mengaku tidak melakukan penindakan dengan keluhan para pengusaha yang justru masih mendapati hambatan operasional.
Oleh karena itu, KSOP diminta segera mengevaluasi kinerja aparatnya di lapangan agar setiap tindakan di pelabuhan selaras dengan regulasi yang berlaku dan tidak merugikan pelaku usaha di luar dugaan.
Di sisi lain, Komisi IV juga mengingatkan para pelaku usaha agar senantiasa kooperatif dan mematuhi aturan, termasuk menghindari praktik penambahan muatan di tengah perjalanan setelah melewati jembatan timbang.
Di tengah tuntutan kelancaran arus barang, aspek keselamatan tetap diposisikan sebagai prioritas mutlak dalam penyelenggaraan transportasi laut. Menurut Ana, penyelesaian polemik ODOL harus berjalan proporsional melalui kejelasan aturan, pengawasan yang konsisten, serta komunikasi yang transparan agar keselamatan transportasi tetap terjaga tanpa memicu hambatan yang tidak perlu bagi pasokan logistik daerah.
Tidak hanya menyoroti kinerja KSOP, Komisi IV turut mendesak Pemerintah Provinsi NTT, khususnya Gubernur, untuk memberi perhatian serius terhadap efek domino dari tingginya biaya tiket penyeberangan yang kian membebani operasional pengusaha ekspedisi.
Tekanan biaya tersebut dinilai memicu dilema bagi pelaku usaha yang berisiko mendorong pelanggaran muatan demi menutupi pengeluaran. Melalui koordinasi bersama Dinas Perhubungan, persoalan tarif ini diharapkan dapat dikaji secara menyeluruh demi menciptakan keseimbangan antara keselamatan, kelangsungan dunia usaha, serta kestabilan harga kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan NTT.(mnt/***)