Suasana kegiatan bedah buku Reset Indonesia yang digelar oleh AJI Kupang, para pemikir dan aktivis nasional maupun lokal
Metronewsntt.com, Kupang--- bergemuruh pada Selasa, 25 Agustus 2026. Lewat kegiatan bedah buku Reset Indonesia yang digelar oleh AJI Kupang, para pemikir dan aktivis nasional maupun lokal berkumpul melahirkan refleksi kritis yang tajam tentang masa depan bangsa, menghadirkan Dandhy Laksono selaku penulis buku #Reset Indonesia, Sudirman Said dari Konferensi Republik, Yanuar Nugroho dari Nalar Institute, serta Sarah Lerry Mboeik dari PIAR NTT, dengan dipandu oleh Winston N. Rondo, Ketua DPD GAMKI NTT, sebagai moderator.
Dari ruang diskusi yang hangat dan bernas tersebut, terumuskan empat seruan utama yang menyoroti pentingnya sudut pandang wilayah kepulauan.
Pertama, Reset Indonesia adalah jalan pulang ke cita-cita republik, di mana reset bukan berarti mengganti negara, melainkan mengembalikan Indonesia kepada mandat konstitusi untuk melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan, dan menghadirkan keadilan, sehingga forum sepakat untuk berhenti sekadar bertanya mengapa ini terjadi dan mulai membongkar akar masalah seperti politik berbiaya mahal, korupsi, serta lemahnya meritokrasi.
Kedua, gerakan ini harus dimulai dari NTT dan perspektif negara kepulauan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan tidak boleh lagi dikelola dengan cara berpikir daratan. NTT tidak boleh sekadar menjadi lumbung suara saat pemilu, tetapi harus ikut menentukan arah republik, di samping perlunya otokritik tajam bagi pemerintah daerah, DPRD, partai politik, birokrasi, gereja, kampus, pers, hingga masyarakat sipil di NTT.
Ketiga, Reset Indonesia harus demokratis, berkeadilan gender, dan menjaga supremasi sipil dengan menolak segala bentuk oligarki yang mengabaikan kesetaraan, memastikan perempuan dan kelompok rentan menjadi subjek utama, serta secara tegas menolak militerisme dalam ruang sipil yang dapat mempersempit ruang demokrasi rakyat.
Keempat, gerakan ini harus bergeser dari kritik menuju aksi kolektif, di mana masyarakat sipil didorong untuk terus berserikat, membangun pendidikan politik, memproduksi pengetahuan, serta mengawasi kekuasaan secara independen agar tujuannya tercapai bukan sekadar mengganti penguasa, tetapi mengubah cara kekuasaan itu bekerja dengan modal stamina panjang dan kesiapan mengelola perubahan.
Diskusi ini ditutup dengan seruan tegas dari Kupang untuk Indonesia agar jangan hanya dibicarakan dari Jakarta, melainkan dimulai juga dari NTT, dari pemerintahan, politik, organisasi, rumah, dan diri sendiri. Setelah 81 tahun merdeka, pertanyaan mendasarnya kini bukan lagi apakah NTT bagian dari Indonesia, melainkan sudahkah Indonesia bekerja secara adil bagi NTT dan apa yang akan dikerjakan dari NTT untuk membuat Indonesia lebih adil.(mnt)
,