WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

Mokrianus Lay Kritik Ketimpangan Layanan Lampu Jalan dan Kerusakan Infrastruktur TPI

Metronttdewa.com 26-06-2026 || 14:33:19

Anggota DPRD kota Kupan,Mokris Lay

Metronewsntt.com, Kupang---Infrastruktur jalan dan lampu penerangan jalan lingkungan di Kota Kupang menjadi sorotan tajam anggota Komisi III DPRD Kota Kupang, Mokrianus Lay.

Hal ini disampaikan usai rapat pembahasan ditingkat komisi  bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum (PUPR) Kota Kupang, Kamis (25/6/2026).

​Mokrianus mendesak Dinas PUPR segera memberikan perhatian serius terhadap akses jalan masuk menuju Tempat Penjualan Ikan (TPI) Oeba yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Menurutnya, jalan tersebut merupakan akses vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat. 

"TPI adalah salah satu pusat perputaran ekonomi di Kota Kupang. Mengingat hampir 70 persen warga bertransaksi di sana, maka sudah seharusnya didukung dengan infrastruktur yang memadai," tegas legislator asal Partai Hanura tersebut.

​Ia juga menyentil prioritas anggaran pemerintah kota yang dinilai kurang seimbang.
 Mokrianus mempertanyakan mengapa proyek lain dengan anggaran ratusan juta rupiah menjadi prioritas, sementara akses krusial menuju TPI justru terabaikan. 

"Kami berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan masuk ke TPI," tambahnya.

​Di sisi lain, Mokris sapaan akrabnya  juga  menyoroti masalah pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan.

Ia mengungkapkan banyaknya keluhan warga yang disampaikan saat masa reses namun tidak kunjung terealisasi. 

Mokris menyoroti adanya ketimpangan dalam pelayanan pemasangan lampu jalan, di mana ia menilai terdapat perbedaan perlakuan antarwilayah meski masih dalam satu RT yang sama.

​"Saat kami minta pemasangan lampu, alasannya selalu tidak ada stok. Namun, kenyataannya ada  teman lain yang minta  lamgsung dipasang.Padahal sama.gelar reses wilayah RT yang sama hanya di gang berbedah" ungkapnya dengan nada kecewa.

​Menanggapi hal tersebut, ia menekankan pentingnya pemerataan dalam merespons setiap keluhan warga yang telah dituangkan ke dalam pokok-pokok pikiran dewan hasil reses.

Menurutnya,  keadilan dalam pembangunan sangat diperlukan agar kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata(mnt)


Baca juga :

Related Post