Bupati Kupang dan DPRD Temui Kemenkeu
Metronewsntt.com,Oelamasi– Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Kupang di bawah kepemimpinan Bupati Yosef Lede dan Wakil Bupati Aurum Titu Eki terus menunjukkan komitmen serius dalam memperjuangkan hak-hak para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) agar dapat dipenuhi secara penuh.
Sebagai langkah nyata, Bupati Yosef Lede bersama pimpinan DPRD Kabupaten Kupang, yakni Ketua DPRD Daniel Taimenas serta Wakil Ketua DPRD Tome Dacosta dan Sofia Malelak–De Haan, melakukan kunjungan strategis ke Kementerian Keuangan RI pada Kamis, 18 Juni 2026. Pertemuan ini dilakukan untuk menyampaikan secara langsung kendala fiskal yang dihadapi Pemkab Kupang dalam memenuhi kewajiban pembayaran hak-hak P3K.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yosef Lede mengakui bahwa meski berbagai upaya maksimal telah dilakukan, termasuk dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan besar. Mengingat waktu yang semakin mendesak, pemenuhan hak para P3K pun menjadi prioritas utama.
Ia menegaskan bahwa para P3K telah menunaikan kewajiban mereka, sehingga sudah sepatutnya hak mereka diperhatikan dan segera dibayarkan melalui dukungan pemerintah pusat.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Daniel Taimenas menyatakan bahwa sinergi antara Pemkab dan legislatif ini dilakukan dengan penuh kerendahan hati untuk meminta dukungan Kementerian Keuangan RI.
Ia mengakui bahwa potensi di Kabupaten Kupang belum sepenuhnya optimal menopang PAD, sehingga bantuan pusat sangat diperlukan untuk menutupi kekurangan anggaran.
Hal ini diperkuat oleh Wakil Ketua DPRD, Sofia Malelak–De Haan, yang menegaskan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah telah mendorong mereka untuk mencari solusi langsung ke tingkat pusat.
Langkah kolaboratif ini membuahkan hasil positif. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani, berkomitmen untuk membantu Pemkab Kupang dalam mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, khususnya terkait pemenuhan hak-hak P3K.
Askolani mengakui bahwa tantangan serupa dialami oleh banyak daerah di Indonesia, dan masukan dari Pemkab serta DPRD Kupang telah membuka wawasan pemerintah pusat untuk segera melakukan konsolidasi guna membantu daerah.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu RI Sandy Firdaus, Direktur Dana Transfer Khusus Purwanto, serta jajaran pejabat Pemkab Kupang, yaitu Sekretaris Daerah Mateldi Sanam, Asisten III Sekda Juhardi Selan, Sekretaris DPRD Novita Funay, Kepala BPKAD Messakh Foeh, dan Kasubag Protokol Dirjen Perimbangan Keuangan Armela Kurnialistyani.(mnt)