Pertemuan antara walikota dan BPJN NTT diruang Wali Kota Kupang
Metronewsntt.com, Kupang – Langkah konkret dalam menjawab aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan dan drainase terus dipacu Pemerintah Kota Kupang. Selasa (2/6/2026), Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menerima kunjungan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah NTT, Janto, beserta jajarannya di Ruang Kerja Wali Kota guna menyelaraskan peta jalan pembangunan infrastruktur untuk tahun anggaran 2026, khususnya melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, Maxi N. Dethan; Kepala BPKAD, Jackson Jimmy A. Tunliu; serta Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Matheus B.L. Radjah tersebut, dr. Christian Widodo memaparkan keseriusan Pemkot Kupang yang telah mengusulkan penanganan pada enam ruas jalan strategis. Seluruh dokumen teknis pendukung pun telah diunggah dan dinyatakan siap dalam sistem Criteria for Technical Acceptance (CTA).
Selain fokus pada perbaikan jalan, Pemkot juga mendorong dukungan untuk pembenahan drainase perkotaan serta bantuan relokasi di titik-titik yang terdampak pembangunan.
Wali Kota menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan kementerian terkait agar usulan prioritas tersebut segera terealisasi.
Ia menegaskan bahwa Pemkot tidak hanya mengejar target fisik, namun juga memastikan aspek administrasi dan sosial terselesaikan dengan matang. Baginya, infrastruktur yang baik merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup warga.
Menanggapi inisiatif tersebut, Kepala BPJN Wilayah NTT, Janto, menegaskan bahwa lembaganya memposisikan pemerintah daerah sebagai mitra utama.
Menurutnya, BPJN tidak menentukan agenda secara sepihak, melainkan bekerja berdasarkan usulan daerah karena pemerintah daerah adalah pihak yang paling memahami kondisi lapangan dan kebutuhan mendesak masyarakatnya. BPJN menetapkan prinsip bahwa program tahun 2026 harus diselesaikan secara tuntas dalam satu tahun anggaran, mengedepankan keberlanjutan koridor jalan yang telah ditangani sebelumnya, serta sepenuhnya mengakomodasi usulan prioritas pemerintah daerah.
Sebagai langkah mitigasi hambatan, Janto mengingatkan pentingnya kesiapan administrasi, legalitas lahan, dan pemenuhan persyaratan teknis agar eksekusi program dapat berjalan tepat waktu mulai Agustus mendatang.
Ia pun menyampaikan bahwa program IJD tahun ini akan mengoptimalkan penggunaan teknologi aspal buton sebagai bagian dari kebijakan nasional. (mnt)