Anggota Pansus DPRD Kota Kupang, Yafet Horo
Metronewsntt.com, Kupang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) bersama.Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang
Sidang yqng dipimpin langsung, Ketua Pansus
Ketua Tellendmark Daud dan didampingi Wakil Ketua Maudy Dengah, serta Sekretaris Neda Ridla Lalay (NasDem), dan dari perintah dihàdiri Kadis Ketahanan Pangan, Muhammad Khairil dengan didampingi Asisten III, Ignasius Repelita Lega, dan Bappeda yqng diwakili Kepala Bidang Data Evaluasi dan Pengendalian di Bappeda Kota Kupang.
Dalam sidang Pansus, Yafet Horo menyoroti adanya indikasi praktik spekulan yang menyebabkan ketidakstabilan stok dan harga beras subsidi pemerintah (SPHP).
Anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Yafet mengungkapkan kekhawatirannya terkait stok beras SPHP di Kota Kupang yang diduga dialihkan oleh pedagang pengumpul ke daerah lain seperti TTS, Kefa, Rote, dan Sabu demi mencari keuntungan lebih tinggi. Kondisi ini dinilai mengancam ketersediaan beras bagi masyarakat kota yang sangat bergantung pada beras murah tersebut karena tingginya harga beras poles.
"Dinas Ketahanan Pangan harus memastikan stok di pasar dan koperasi selalu tersedia dengan harga yang sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi). Jangan sampai ada yang ambil untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal," tegas Yafet dalam rapat tersebut, Selasa (21/4/2026).
Selain masalah beras, legislator Gerindra , Moses Mandala juga mendorong adanya kerja sama yang lebih erat antara Pemerintah Kota Kupang dengan Kabupaten tetangga, seperti Kabupaten TTS, untuk menjamin distribusi komoditas tersebut tetap lancar.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan ketat. Untuk mencegah penyelewengan beras SPHP, setiap kios atau koperasi yang ingin melakukan pengadaan dari Bulog kini wajib mengantongi rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan.
"Kami telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polda untuk melakukan pengawasan rutin di pasar-pasar. Terkait indikasi kelangkaan pangan lokal dan beras non-Kupang, hal ini telah menjadi catatan prioritas kami untuk ditindaklanjuti," ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Dinas Pertanian guna meningkatkan produktivitas lahan sawah di wilayah Kota Kupang melalui penyediaan bibit dan pupuk bagi petani lokal agar ketahanan pangan mandiri dapat terjaga.(mnt)