DPRD Kota Kupang Desak Pemerintah Optimalkan PAD di Tengah Pemangkasan Anggaran Pusat

Wakil Ketua D0RD Kota Kupang, Jabir Marola dan Ketua Fraksi Golkar, Tellen Daud

Metronewsntt.com, Kupang– Di tengah ancaman pemangkasan anggaran dari pusat dan ambisi besar pembangunan di berbagai sektor, DPRD Kota Kupang mendesak pemerintah setempat untuk segera keluar dari zona nyaman dan lebih agresif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai benteng terakhir stabilitas fiskal kota. 

Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat pemerintah kota tengah memacu pembangunan di berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi dan sosial masyarakat, namun masih terkendala oleh capaian PAD yang minim.

​Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang, Tellen Daud, menekankan bahwa Kota Kupang belum mampu mandiri secara finansial karena ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Sebagai solusi konkret, ia menginstruksikan pemerintah untuk segera melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

​"Jika pusat terus melakukan efisiensi, maka kemandirian PAD menjadi satu-satunya sandaran agar pembangunan tetap berjalan. Pemerintah harus jeli melihat sumber pendapatan baru lewat optimalisasi pemanfaatan ruang, misalnya pemanfaatan ruang milik jalan oleh badan usaha yang membayar pajak kepada pemerintah," tegas Tellen kepada media ini, Jumat (13/3/2026) di Kantor DPRD Kota Kupang.

​Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Jabir Marola, menegaskan bahwa peningkatan PAD adalah kunci utama bagi keberlanjutan program-program kerakyatan. Ia memberikan catatan kritis bahwa kebijakan memangkas tenaga P3K bukanlah solusi jika efisiensi tidak dimulai dari penggalian pendapatan.

​"Pemerintah harus tingkatkan PAD. Kalau mau buat program baru atau penambahan anggaran, intinya PAD harus digali. Program pemerintah harus didukung anggaran yang memadai lewat PAD. Termasuk PBB dan pajak-pajak lainnya, itu harus didata secara akurat objek pajak barunya. Aset juga begitu, kalau ada aset yang bisa dijual untuk mengurangi beban daerah, ya lakukan," ujar Jabir.

​Lebih lanjut, Jabir menekankan pentingnya pemerintah kota untuk tetap membangun komunikasi yang gesit dengan pemerintah pusat sembari tetap fokus pada penguatan kemandirian fiskal. Melalui berbagai inovasi dan keberanian dalam mengelola aset, diharapkan stabilitas anggaran tetap terjaga guna menopang seluruh program kerja pemerintah kota di berbagai sektor di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.(mnt)

Baca juga :

• Selesaikan Masalah Lahan Bolok, Bupati Yosef Lede Surati Gubernur NTT
• Dari Lahan Tidur Jadi Panen Raya! 115 Hektare di Kupang Cetak Hasil Fantastis
• Langkah Strategis Pemkab Kupang Jaga Ekosistem Pesisir dan Sejahterakan Nelayan
• Bupati Yosef Lede: PLTMG II Adalah Solusi Bagi Desa yang Belum Terjangkau Listrik
• Redam Tensi Politik Alor, Katua Aliansi Abui Aremang Sampaikan Pesan Kesejukan