Sekda Kabupaten Kupanh, Mateldius Sanam
Metronewsntt.com, Oelamasi– Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius S. J. Sanam, memberikan penegasan keras mengenai paradigma penanggulangan bencana di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif semata, melainkan harus dipandang sebagai misi kemanusiaan yang mendalam.
Hal tersebut ditegaskannya saat membuka secara resmi Workshop Integrasi Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Peraturan Bupati Penanggulangan Bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah (RENSTRA dan RKPD) di Aula Kantor Bupati Kupang, Kamis (26/02/2026). Langkah integrasi ini diambil agar kesiapsiagaan bencana memiliki fondasi hukum dan anggaran yang kuat dalam struktur pembangunan daerah.
"Penyelenggaraan penanggulangan bencana memang merupakan tugas dan fungsi pemerintah, namun secara sosial harus kita maknai sebagai panggilan kemanusiaan bagi seluruh elemen masyarakat," ujar Mateldius Sanam dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa melalui pembentukan DESTANA, pemerintah berupaya membangun ketangguhan masyarakat melalui perencanaan partisipatif dan penguatan kelembagaan desa yang nyata.
Meski demikian, Sekda Mateldius mengakui tantangan besar masih membayangi, terutama terkait sinkronisasi kebijakan.
Ia menyoroti pentingnya memastikan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terakomodasi secara efektif ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menurutnya, tanpa integrasi ke dalam dokumen perencanaan, upaya pengurangan risiko bencana hanya akan berjalan secara sektoral, parsial, dan tidak memiliki keberlanjutan anggaran.
Urgensi pernyataan Sekda ini didukung oleh data yang dipaparkan Project Manager Program Siap Siaga, Sepriyanto Pellokila. Berdasarkan kajian risiko bencana periode 2019-2023, Kabupaten Kupang berada dalam bayang-bayang ancaman 9 dari 13 jenis bencana yang ada di Indonesia. Risiko tinggi ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga melumpuhkan sektor pendidikan serta kesehatan.
Guna menjawab tantangan tersebut, Program Siap Siaga yang didukung Yayasan CIS Timor Indonesia kini memperluas jangkauan intervensinya. Setelah berjalan di 5 desa pada 2024, tahun ini program mencakup 6 desa tambahan di tiga wilayah strategis: Desa Oefafi dan Nunkurus (Kupang Timur), Desa Benu dan Tuapanaf (Takari), serta Desa Tablolong dan Sumlili (Kupang Barat). Ekspansi ini dibarengi dengan pemanfaatan Peraturan Bupati terkait pedoman penanggulangan bencana berskala desa yang diharapkan memberi otonomi bagi desa untuk mandiri dalam mitigasi risiko.
Kegiatan strategis ini turut dikawal oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Guntur Subu Taopan, Kepala BPBD Novliyanto Amtiran, Kepala Dinas PMD Jon Sula, Kepala Bapperida Saryaskus Paulus Liu, serta para Camat dan Kepala Desa yang berkomitmen menjadikan keselamatan warga sebagai prioritas utama pembangunan.