Pose bersama
Metronewsntt.com, Kupang--Pemerintah Kota Kupang menunjukkan komitmen serius dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menerima kunjungan strategis dari tim Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia (BPPK RI).
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, pada Rabu, (1/10/ 2025), di Dapur Nekamese, Penfui, ini bertujuan membahas riset dan kajian mendalam mengenai efektivitas penerimaan manfaat program kemiskinan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan sistem penargetan nasional berjalan optimal.
Rombongan BPPK RI yang hadir dalam audiensi ini meliputi Mohchammad Ramadhan, Togi Tua Sianipar, Dwi Hartanto, Fania Fera Ambalisa, dan Diesya Vandiny. Kota Kupang menjadi pusat perhatian karena bersama lima daerah lain di Nusa Tenggara Timur (NTT)—yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur, dan Sumba Tengah—ditetapkan sebagai lokasi pilot project riset penanggulangan kemiskinan.
Dalam diskusi, BPPK RI menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), masih terletak pada pemutakhiran data masyarakat miskin yang akurat. Program riset ini akan berlangsung selama tujuh hari di enam kabupaten/kota tersebut untuk menghasilkan kajian komprehensif sebagai bahan penting bagi perumusan kebijakan nasional ke depan.
Menyambut arahan tersebut, Wakil Wali Kota Serena Francis menyampaikan apresiasi dan menegaskan komitmen dukungan penuh Pemerintah Kota Kupang. “Kami berterima kasih atas arahan langsung dari pusat yang menyentuh masyarakat Kota Kupang. Pemerintah siap mendukung, terutama dalam hal pembaruan data yang sangat penting bagi keberhasilan program kemiskinan,” tegas Wawali.
Serena juga memperkenalkan inovasi lokal dari Pemkot Kupang, yakni program INA KASIH, berupa bantuan pembalut untuk perempuan dari keluarga miskin ekstrem, sebagai wujud kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang sering terabaikan. Untuk mempermudah proses verifikasi lapangan terhadap warga sasaran, BPPK RI meminta keterlibatan aktif para lurah dari sejumlah kelurahan di Kota Kupang.
Audiensi ini menjadi tonggak penting yang menandai kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang didasarkan pada data dan riset yang sistematis. Dengan sinergi yang terjalin kuat, diharapkan seluruh program sosial akan semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang dan NTT.(mnt)