Aksi Demo di Kantor DPRD NTT, Masa Sampaikan 11 Tuntutan

Suasana aksi demo di Kantor DPRD NTT

Metronewsntt.com, Kupang - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus melalukan aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT. 

Dari aksi ini massa mendesak agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. 

Selain itu, tuntutan dari massa aksi juga agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan aset. 

Terpantau, aksi yang berjalan dari pukul 11.56-14.53 Wita, dikawal ketat oleh TNI-Polri yang telah disiagakan saat demontrasi berlangsung di depan Gedung DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, saat berdialog dengan para massa aksi mengapresiasi karena aksi yang dilakukan tidak ada anarkis seperti di wilayah lain. 

Kepada awak Melki menjelaskan, dari hasil dialog bersama massa aksi menyampaikan 11 poin tuntutan yang pada intinya semua tuntutan itu akan disampaikan kepada pemerintah pusat. 

Menurut dia, demokrasi harus dijalankan dengan baik dan semua tuntutan dari masyarakat akan ditindaklanjuti. 

"Tadi ada 11 tuntutan dari massa aksi, dan akan kita teruskan ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti. Dari tuntutan massa aksi tidak bisa kami putuskan semua disini. Kalau kami punya kewenangan maka sore ini juga akan kita putuskan disini," ujar Melki di hadapan massa aksi, Senin (1/9/2025). 

Pemerintah Provinsi NTT, kata Melki, saat ini kami pemerintah dan DPRD NTT akan menyampaikan apa yang menjadi perhatian masyarakat NTT atas persoalan yang terjadi di Indonesia. 

"Kami patut apresiasi aksi hari ini berjalan dengan aman dan lancar tidak ada aksi anarkis," katanya. 

Politikus Golkar itu menjelaskan, untuk persoalan geotermal yang masuk dalam tuntutan massa, akan dilakukan tindakan tegas terhadap proyek yanh merusak lingkungan. 

"Untuk Geotermal di NTT jelas, kalau yang rusak maka pemerintah akan tutup. Namun yang sudah ada dan berjalan dengan baik maka akan kita lanjutkan. Kalau jelek kita tutup," pungkas Melki. 

Pemprov NTT, kata dia, sangat menghargai kritikan masyarakat kepada pemerintah. Namun, hal iti harus dilakukan dengan baik. 

"Teman-teman bebas kritik siapa saja Pemerintah DPRD NTT, kami siap untuk terima siapapun yang mau demo. Kalau mau demon besok lagi silahkan saja," terangnya. 

Terkait tuntutan itu, Gubernur NTT, Melki Laka Lena dan Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni, berkomitmen untuk mencatat dan meneruskan semua tuntutan ke Pemerintah Pusat. 

“Updatenya akan kita buat berkala sehingga semua masyarakat bisa tahu,” tutup Melki. 

Sementara itu, Kapolda NTT, Rudy Darmoko yang dikonfirmasi menjelaskan, tuntutan massa salah satunya adalah transportasinya penanganan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan kesalahan. 

Jenderal Bintang Dua itu mengaku turut berdukacita atas apa yang terjadi kepada Affan Kurniawan. Namun, untuk kasus tersebut telah mendapat atensi dari Mabes Polri. 

"Kita turut berdukacita atas keluarga korban juga, dan itu kejadiannya di Jakarta dan itu sudah ditangani oleh Mabes Polri, khususnya Divpropam Mabes Polri," kata Rudi. 

Menurut dia, Polri sangat transparan untuk penangan kasus tersebut. 

"Kita bisa melihat bagaimana komitmen bapak Kapolri yang mana saat ini anggota sudah ditempatkan khusus (padsus) dan ditahan. Untuk itu mari kita sama-sama mengawal kasus ini," tambahnya.(mnt)

Baca juga :

• Perkuat Layanan Kesehatan, Pemkab Kupang-RS Leona Gelar Baksos di Hari Kasih Sayang
• Kementan Perkuat Animal Welfare dan NKV, Produk Unggas Dijamin Aman
• Perkuat Sinergi Kepegawaian, Kakanreg X BKN Denpasar Kunjungi Kabupaten Kupang
• Bupati Kupang Serahkan DPA 2026: Tekankan Serapan Anggaran 50 Persen di Tengah Tahun
• ​Akselerasi Pembangunan, Pemkab Kupang dan Undana Matangkan Kolaborasi Riset dan Pengabdian