WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

Aliansi Masyarakat Sipil NTT Soroti Polemik Rekrutmen Akpol, Desak Perubahan Kebijakan Afirmasi

Metronttdewa.com 16-07-2026 || 21:00:45

Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif menyerahakan tuntutan kepada anggota DPRD Provinsi NTT, Kamis (16/7/2026) di halam Kantor DPRD Provinsi NTT

Metronewsntt.com, ​Kupang– Halaman depan Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dipenuhi oleh massa dari Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif pada Kamis (16/7/2026). 

Kehadiran aliansi ini bertujuan mendesak DPRD Provinsi NTT untuk menjadikan polemik rekrutmen calon Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) sebagai agenda politik prioritas, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap institusi kepolisian.

Sarah Leri Mboeik yang merupakan aktivis perempuan, anak, dan hak asasi manusia asal Nusa Tenggara Timur   menegaskan bahwa permasalahan ini telah berlangsung selama tiga periode berturut-turut dan menuntut perhatian serius dari para wakil rakyat. 

"Kami datang ke DPRD karena persoalan ini sudah terjadi selama tiga periode. Kami mendesak DPRD menjadikan isu ini sebagai agenda politik. Pengawasan lembaga legislatif tidak boleh hanya terbatas pada urusan anggaran saja, tetapi harus menyentuh isu-isu krusial yang menyangkut nasib masyarakat NTT," tegas Sarah di Gedung DPRD Provinsi NTT.

​Dalam aksi tersebut, aliansi menyampaikan sejumlah tuntutan utama terkait rekrutmen Akpol di Panitia Daerah (Panda) NTT. Mereka menekankan bahwa kebijakan afirmasi harus dipandang sebagai upaya penciptaan keadilan, bukan sekadar kepentingan. Tanpa adanya representasi putra-putri daerah, keadilan bagi masyarakat NTT dinilai sulit terwujud. 

Sarah menegaskan bahwa sudah saatnya anak-anak NTT mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkarier sebagai perwira Polri, alih-alih hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri.

​Sarah mengungkapkan bahwa selama tiga tahun terakhir, aliansi telah memantau proses seleksi yang dinilai janggal karena didominasi oleh anak pejabat dan peserta dari luar daerah. Ia menyoroti adanya celah dalam kebijakan afirmasi yang diduga dimanfaatkan oleh peserta luar daerah melalui manipulasi syarat administrasi domisili. 

"Kami datang ke DPRD dan juga Polda NTT karena sudah lama memantau proses ini. Hasil seleksi yang terus memunculkan tanda tanya harus segera dibenahi," ujarnya.

​Sebagai penutup, Sarah berharap agar ke depan kuota rekrutmen Akpol di Panda NTT diprioritaskan bagi putra-putri asli daerah. Baginya, kehadiran lebih banyak perwira polisi yang merupakan putra daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena mereka dianggap lebih memahami kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat di Nusa Tenggara Timur.(mnt)


Baca juga :

Related Post