WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

Kembali Raih WTP, Pemkab Kupang Buktikan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah

Metronttdewa.com 26-05-2026 || 17:41:49

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Triyantoro, kepada Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas,

Metronewsntt.com, ​Kupang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

​Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Triyantoro, kepada Wakil Bupati Kupang, Aurum  Titu Eki, dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, pada Selasa (26/05/2026) di Aula Kantor BPK RI Perwakilan NTT. 

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kupang dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

​Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Triyantoro, menjelaskan bahwa pemberian opini WTP didasarkan pada empat kriteria ketat, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. 

Ia memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras serta respons cepat jajaran pemerintah daerah selama proses audit berlangsung. 

Meski telah meraih predikat WTP, Triyantoro mengingatkan agar setiap pemerintah daerah segera menindaklanjuti catatan penting dalam LHP, khususnya terkait penganggaran belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, serta honorarium, paling lambat 60 hari setelah laporan diterima sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20.

 "Kepada seluruh pemerintah daerah, segera lakukan pembenahan dan sesuaikan kebijakan dengan regulasi terbaru agar tata kelola keuangan semakin baik dan akuntabel," tegasnya.

​Mewakili para kepala daerah penerima LHP, Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut harus dimaknai sebagai instrumen evaluasi terhadap transparansi penggunaan anggaran. Menurutnya, predikat WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan pemacu semangat bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi kepentingan masyarakat luas.

​Keberhasilan ini juga menunjukkan sinergi yang solid di jajaran Pemerintah Kabupaten Kupang. Turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat daerah, di antaranya Sekda Mateldi Sanam, Plt. Asisten Administrasi Umum Juhardi Selan, Kepala Bapperida Paulus Liu, Inspektur Inspektorat Daerah Joppy Nau, Kepala BPKAD Messak Foeh, Sekretaris DPRD Kabupaten Kupang Novita Foenay, serta Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi Edward Hede.(mnt)


Baca juga :

Related Post