DPRD Kota Kupang Soroti Tingkat Kehadiran OPD Saat Sidang Paripurna, Pemerintah Hanya Bisa Diam

Suasqn sidqng paripurna

Metronewsntt.com, Kupang---Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Kupang  menyoroti adanya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan di lingkup pemerintah Kota Kota Kupqng  yang banyak tidak hadir saat sidang paripurna penyampaian  LKPJ Walikota Kupang. 

Rapat yang berlangsung diruang sidang utama, Selasa (24/6/2025), dengan dipimpin langsung Ketua  DPRD Kota Kupang, Richard Odja, demgan didampingi Wakil Ketua II, Yesekiel Loudoe.

Sedangkan dari pemerintah dihadiri secara langsung Wakil Wali Kota Kupqng, Serena Francis dan Plt Sekda bersama para asisten beserta beberapa OPD, Kabag dan pimpinan perunmda serta camat.

Rapat yang berlangsung dengan  penuh usulan dan masukan  dari berbagai anggota dewan dari masing-masing fraksi itu  membuat pemerintah hanya bisa menerima  dengan  keadaan persidangan yang terjadi.

"Ketidakhadiran ppina OPD dalam sidang paripurna iini pemerintah dalam hal pak walikota dan wakil walikota tidak hanya bisa omong-omon,tqpi minimal harus ada tindakan tegas terhadap mereka yang tidak pernah hadir dalam sidang," kata legislator NasDem, Absalom Sine.

Dikatakannya dengan ketidak hadiran ini pasti tidak baik dan ketidakhadiran pastinya juga harus ada alasan mungkin tugas pemerintahan.

Sementara legislattor Gerindra Benyamin Moses Mandala meminta kepada tiga asiten ynag hadir untuk segera memerintah Kasat Satpol PP unruk segera menjemput mereka.

""Saya minta agar Pak asisten dapat meminta Kasat Satpol PP untuk menjemput mereka di dimas atau dirumah," tegasnya.

Hal senada disampaikan Legislator Holkar Yafet Horo i meminta agar sidang tetqp dilanjutkan. " Kami dari Fraksi Golkar meminta agar sidang dilanjutkan, dan biarkan Pak Satpol PP untuk pergi menjemput mereka yqng tidak hadir guna sidang tidak molor,"  sarannya.

Sedangkan, Maudy J. Dengah srikandi asal Fraksi  Demokrat  mengatakan komdisi seperti ini sudah terus  terjadi setiap tahun.Untuk itu Fraksi Demokrat meminta agar sidang di scor agqr menjadi pembelajaran, apa lagi ini patipurna LKPJ.

Dalam kesempatan itu, anggota Fraksi PAN, Dedy Patiwua menyoroti ketidak hadiran imi juga menjadi perhatian bersama, karena selaiin pemerintah, ketua juga dapat memperhatikan ketidak hadiran para anggota DPRD, karena masih banyak yang  masih duduk diruang komisi. 

Walaupun dari berbagai usulan dan saran itu, proses sudang tetap berjalan. (mnt)
    

Baca juga :

• Demokrat Pertanyakan Realisasi PAD Tidak Capai Target
• Tidak Terselesaikan, Ketua Fraksi Gabungan Mokris Lay : Anggaran PMI Bakal Jadi Silpa Lagi
• PDI Perjuangan Minta Penjelasan Pemkot Terkait Realisasi Belanja Daerah T.A 2024
• Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang Soroti Silpa Dan Aset Daerah
• Wakil Wali Kota Sampaikan LKPj Pemerintah Kota Kupang T.A 2024 Pada Sidang Paripurna ke-18