DPRD Kota Kupang Minta Pemerintah Segera Mengisi Jabatan LPM yang Lowong Dikelurahan

Anggota DPRD Kota Kupang asal Partai Golkar, Jemari Yoseph Dogon, SE

Metronewsntt.com, Kupang -DPRD Kota Kupang  memintah Pemerintah untuk sesegera mungkin mengisi jabatan   Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  lowong  di tingkat kelurahan.

"Ya kalau ada kelurahan yang Ketua LPM  kosong karena maju sebagai Caleg, maka tentunya pemerintah agar dapat sesegera melakukan pengisian posisi jabatan tersebut,:"" ungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kota Kupang,  Jemari Yoseph Dogon, SE,, Minggu (3/12/2023). 

Mantan Sekertaris LPM Kelurahan  Maulafa ini menjelaskan diketahui bersama  pemerintah dan dewan telah menetapkan APBD .Untuk itu LPM memiliki peran penting  yakni  menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah kelurahan;  menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;  memantau pelaksanaan pembangunan; dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.

"Ya saya berharap pemerintah keluarahan hingga kecamatan untuk dapat merespon secara cepat guna dapat mengisi jabatan LPM yang lowong tersebut, guna pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan bisa berjalan dengan baik," "pinta Legislator Golkar tersebut.

 Karena  kalau untuk RT dan RW sudah terpilih yang baru di 51 kelurahan tinggal menunggu proses pelantikan pada 1 Januari 2024 nanti. " Yang saya pantau untuk di Kelurahan Maulafa RT dan RW sudah dilakukan pemelihan tinggal menunggu dilanti.Namun untuk LPM tentunya perlu ditindaklanjut pemerintah ditingkat kelurahan yang masihl lowong agar segera di isi. Intinya proses ini harus melalui musayawarah dan mufakat bersama," ujar Ketua Fraksi Golkar ini.

Terpisah Camat Kelapa Lima, I Wayan Astawa  mengatakan, untuk kelurahan Oesapa memang posisi LPM  mengalami kekosongan.Dan hal ini telah ditindaklanjuti guna meminta agar pihak kelurahan untuk dapat melakukan muswarah  secara bersama-sama.

" Lurah sudah bangun koordinasi dengan saya, dan saya minta agar jangan lakukan sisitim penunjukan, tapi harus melalhi musyawarah guna tidak menimbulkan hal-hal yang tidak enak di tengah masyarakat," kata mantan lurah Fatubesi tersebut.

Ia menambahkan, sesuai rencana dalam minggu ini akan digelar musyawarah bersama. (mnt)

Baca juga :

• DPRD Janji Tidak Akan Ada Kenaikan Pajak
• Fraksi PDI Perjuangan Berikan Catatan Penting untuk RPJMD Kota Kupang 2025-2029
• Bapemperda DPRD Kota Kupang Berikan Catatan Penting untuk RPJMD 2025-2029.
• Teka-Teki 7 Kursi Kadis Kota Kupang: Siapa yang Paling Berpeluang?
• Satu Samudra Luas, Kota Kupang Maju Bersama