Pencegahan Stunting, Jerry Manafe Sebut Pemerintah Tidak Bisa Kerja Sendiri

Pertemuan

Metronewsntt.com, Oelamasi- Wakil Bupati Kupang, Jerry  Manafe  mengaku pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerjasama tim dalam penanganan masalah stunting.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kupang, Jerry  Manafe  dalam kegiatan lokakarya multi stakeholder tentang integrasi STRANAS dan RAN PASTI 2021-2024 dalam Perda/Perbub Kabupaten Kupang,  Rabu, (27/4)  yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang di Oelamasi.

Lokarya yang dilakukan secara hybrid dengan pemandu acara Juliandri Seran ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dengan diikuti oleh DCOP Program BISA- Nutrition Internasional Donatus K. Marut beserta Tim, Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto, Dandim 1604/Kpg Letkol Inf. M. Iqbal Lubis, Kepala BKKBN Propinsi NTT Marianuas Mau Kuru, pimpinan OPD terkait Stunting, perwakilan Kemenag Kab. Kupang, perwakilan STIKES Maranatha, perwakilan ketua PKK kab. Kupang dan para peserta. 

Jerry Manafe dalam kesempatan itu  menyatakan bahwa Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerjasama tim. Dimana, kegiatan hari ini bertujuan untuk membentuk tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten  Kupang. Dirinya menjelaskan bahwa tidak seperti tahun 2021, pada tahun ini, Kabupaten Kupang mengalami kenaikan stunting. Hal ini perlu diperhatikan secara bersama-sama penyebab naiknya angka stunting di Kabupaten Kupang.

"BKKBN tidak mampu bekerja sendiri tanpa dukungan para stakeholder dan para TNI/Polri. Bagi Kadis Kesehatan beserta jajarannya dari dinas sampai ke Pustu harus terus berkolaborasi demi mencegah stunting di kab. Kupang", ujarnya. 

Kesempatan itu, Ia  juga mengapresiasi kerja TNI/Polri dalam hal ini Kapolres Kupang dan Dandim 1604 Kupang yang selalu memiliki kepedulian kepada masyarakat Kabupaten Kupang. Kiranya kolaborasi bersama TNI/Polri tetap selalu terjalin. Dirinya mengingatkan agar mengundang para tokoh agama untuk membantu mensosialisasikan persoalan stunting dan anemia pada bumil dan remaja putri lewat rumah ibadah masing-masing.

Sementara itu DCOP Program BISA- Nutrition Internasional Donatus K. Marut dalam paparannya secara virtual mengatakan bahwa selama 2 tahun proyek BISA di kab. Kupang sudah menyelesaikan kegiatan peningkatan kapasitas untuk dinas kesehatan, pendidikan, puskesmas dan sekolah-sekolah. Program BISA ( Better Investment for Stunting Alleviation) merupakan kolaborasi antara Nutrition International dan Save The Children. 

Menurutnya, dari hasil pantauan tahun lalu, kunjungan pertama ibu hamil di puskesmas sampai Desember 2021 masih di angka 53%. Ini menjadi tantangan bersama dalam mencegah anemia pada ibu hamil. Dari data tersebut, kemungkinan besar ibu hamil yang anemia, sudah mengalami anemia sebelum kehamilan terjadi. Karena itu intervensi sebelum hamil adalah hal yang penting. Terbukti dari kunjungan ke dua dan ke tiga angkanya semakin menurun hingga 15%. Ini didukung oleh data cakupan ibu hamil. Tidak hanya anemia pada ibu hamil, tapi juga anemia pada remaja putri disekolah yang akan mempengaruhi prestasinya disekolah.  

Ia berharap, kiranya pertemuan hari ini bisa bermanfaat dengan memfokuskan kerja sama dengan Pemkab Kupang untuk program dan tindakan yang harus dilakukan demi mengurangi stunting. 
Ia menegaskan agar semua tingkatan baik dari Pemprov sampai ke desa perlu dibentuk tim percepatan penanganan stunting. 

Ia mengakui bahwa intervensi awal pada stunting perlu melibatkan para stakeholder dan juga tokoh-tokoh agama. Tidak hanya itu, dirinya berharap agar bukan hanya bekerja sama dengan TNI/Polri saja melainkan sampai ke Babinsa/Babhinkamtibmas diberi pemahaman tentang stunting agar membantu masyarakat untuk fokus menurunkan stunting di desa. 

Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto mengatakan terkait persoalan stunting di kab. Kupang yang masih di angka 22% kiranya bisa terus menurun hingga dibawah 10% pada tahun 2024. "Melalui lokakarya ini, kehadiran kita semua mampu memecahkan permasalahan stunting di kab. Kupang."  katanya.

Ia mengatakan,  bahwa ini merupakan bentuk kecintaan dan perhatian Presiden kepada masyarakat NTT yang terbukti melalui hal ini. Besar harapan Kapolres Kupang agar para stakeholder terkait bisa bekerja sama dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Kupang. "Sinergitas bukan hanya di mulut namun harus ada komunikasi dan kolaborasi. Meskipun kurang memahami tentang kesehatan, namun dari strategi hingga pendataan akan kami bantu. Baik itu jumlah remaja yang ada maupun yang pra-nikah, ibu hamil hingga anak stunting akan kami berikan datanya agar lebih memudahkan rekan yang lain untuk bekerja", jelasnya.

Ia  menegaskan bahwa TNI/Polri akan membantu memonitor serta mengikuti kegiatan para stakeholder untuk mewujudkan masyarakat kab. Kupang bebas stunting. 

Sedangkan Dandim 1604/Kupang Letkol Inf. Muhammad Iqbal Lubis, "untuk masalah stunting kita tidak bisa bekerja sendiri karena ini merupakan persoalan kita bersama untuk mengatasi stunting di Kabupaten Kupang."ungkapanya.

Ia memgaku, sama halnya dengan apa yang sudah disampaikan Kapolres Kupang, Iqbal Lubis menyatakan bahwa TNI/Polri akan terus membantu Pemkab Kupang dan para stakeholder demi penurunan stunting di kab. Kupang. Dirinya berharap agar dalam pelaksanaan penurunan stunting didesa, Babinsa terlebih dahulu dibekali dengan permasalahan stunting, baik tentang gizi maupun hal terkait lainnya melalui sosialisasi stunting serta himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini. Tidak hanya itu, kiranya tim yang akan dibentuk ini bisa bekerja sama demi menurunkan stunting.

Ia  berharap agar Pemkab Kupang bersama TNI/Polri tetap bekerja sama dalam penanganan penurunan stunting di Kabupaten Kupang.(mnt/*)

Baca juga :

• 16 Jamaah Calon Haji Kabupaten Kupang Siap Diberangkatkan Ke Tanah Suci
• Tingkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan, Pemkab Kupang Gelar Pesparawi
• Dishub Kabupaten Kupang Siap Pengalihan Arus Lalin di Cabang Oesao
• Mantan Komisioner KPU NTT Yosafat Koli dan Jurnalis Senior Aser Rihi Tugu Gabung Partai Perindo
• Serahkan Alat Pertanian, Bupati Kupang : Saya Akan Kontrol Tiga Bulan Kedepan Dilapangan