Wabup Minta Dinsos Segera Selesaikan Data DTKS

Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe sementara memimpin rapat bersama BPJS

Metronewsntt.com, Oelamasi- Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe meminta  Dinas sosial  segera  menyelesaikan masalah data DTKS. 

"Saya harap agar sebelum tanggal 11 Mei 2022  Dinsos  sudah dapat menyelesaikan masalah data DTKS," pinta Jerry Manafe  saat  menggelar rapat bersama dengan  BPJS Cabang Kupang, Dinas PMD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan dalam membahas jaminan sosial bagi masyarakat Kabupaten Kupang,pada  Senin ( 25 /4) kemarin.

Wakil Bupati secara tegas menyorot dinas sosial agar menyelesaikan masalah DTSK yang masih belum tuntas sebanyak 10312 Jiwa. 

Ia  meminta agar dinas sosial melakukan koordinasi secara intens dengan dinas dukcapil agar segera mungkin sebelum tanggal 11 Mei menyelesaikan masalah tersebut. 

"Kalau memang di dukcapil sesak bisa pakai ruang rapat saya bawa peralatan disini kita selesaikan bersama, tidak usah pikir biayanya operator nanti saya yang urus yang penting data ini selesai," ujar nya.

Sebab,  menurutnya  perihal data Jamkesmas bagi masyarakat dinas sosial memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan data. 

Sementara kepada kepala dinas PMD, Charles Panie, Wabup  juga meminta agar bisa membuat sebuah kebijakan agar aparat desa yang berjumlah sekitar 1600 orang diseluruh Kabupaten Kupang agar bisa masuk sebagai peserta KIS. 

Sedangkan Kepala Kantor BPJS Cabang Kupang Tri Mayudi menjelaskan saat ini sudah 77,8 persen masyarakat kabupaten bergabung dengan BPJS. 

Sementara sisanya sekitar 22 persen belum terdaftar dan dia meminta dukungan wakil Bupati Kupang untuk mendorong agar bisa mencapai 90 persen kepesertaan. 

"Bila sudah 90 persen maka disebut UHC atau Universal health coverage yakni cakupan kesehatan semesta," jelas Tri. 

Dalam kesempatan itu kata Tri, bila mencapai 90 persen maka akan mengikuti dengan kenaikan PAD bagi daerah sebesar 1,9 miliar perbulan dan ada beberapa keuntungan lain seperti kepesertaan yang tidak aktif tidak perlu menunggu waktu lama untuk diaktifkan. 

"Tiap bulan kita akan bayar  sekitar 1,9 M bagi Pemda dan itu sudah berjalan," tegasnya. 

Paril Pakan, Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Kupang menjelaskan tahun 2021 mereka sudah mengusulkan data ke BPJS namun tidak kembali. 

22 persen tersisa itu jumlah totalnya ada 85 ribu jiwa sementara saat ini kata Paril ada 10.312 jiwa yang masih non DTKS yang harus mereka perbaiki datanya. 

Sementara 51.669 jiwa sudah mereka usukan ke DTKS dan sudah disetujuan oleh dirjen di kemensos paxa tanggal 15 April lalu. 

"Jadi kalau masuk lagi 51.669 orang ini bisa sampai 91 persen sehingga kami butuh dukungan dari dukcapil supaya cepat cross data sehingga kuota tidak bisa dicaplok kabupaten lain," ungkap Paril 
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Kupang dengan sekertaris Daerah Obet Laha bertindak sebagai moderator.(mnt)

Baca juga :

• Jadi Garda Terdepan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Komisi IV DPRD Minta Pemkot Perhatikan Keejatheraan Kader Posyandu
• Posyandu Tidak Hanya Berfungsi Memantau Tumbuh Kembang Anak, Tetapi Sebagai Pusat Edukasi Keluarga Sehat
• Komisi IV Dorong Penkot Kupang Benahi Menejemen di RSUD S.K Lerik
• Tak Ideal Puskesmas Oesapa Layani 70 Ribu Warga, Butuh Tambahan Satu Puskesmas Baru
• Warga Oesapa Barat Minta Tambahan Puskesmas Baru, Legislator NasDem Absalom Sine : Ini Jadi Perhatian Pemkot