Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kupang, Daud Nafi, sesang diwawancarai
Metronewsntt.com, Kupang — Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang tengah mematangkan langkah strategis dalam menangani persoalan kawasan permukiman kumuh di wilayahnya. Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang saat ini tengah dibahas bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Pemkot Kupang berupaya menghadirkan payung hukum yang kuat untuk mengintervensi kawasan-kawasan prioritas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kupang, Daud Nafi, saat ditemui di Kantor DPRD Kota Kupang pada Kamis (5/11/2026), menjelaskan bahwa pembagian kewenangan penanganan kawasan kumuh telah diatur secara jelas berdasarkan luasan wilayahnya.
Mantan Kabag Prokopim Setda Kota Kupang memaparkan, kawasan permukiman dengan luas di atas 15 hektar berada di bawah kewenangan penanganan pemerintah pusat. Sementara itu, untuk tingkat provinsi, terdapat dua kelurahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu TDM dan Kelapa Lima khusus wilayah pusat provinsi.
"Sisanya itu ada Mantasi, Fotubesi, dan beberapa wilayah lain yang ditangani oleh pemerintah kota. Memang ada satu-dua seperti Kelapa Lima yang skalanya kecil sekali, terbagi di sekitar 16 RT, yang memang membutuhkan penanganan serius," ungkap Daud Nafi.
Lebih lanjut, ia mencontohkan hasil kajian dan pemetaan tematik yang telah dilakukan jajarannya, seperti di Kelurahan Kelapa Lima. Berdasarkan pemetaan tersebut, kawasan ini ke depannya dirancang berbasis klaster tematik, salah satunya sebagai sentra kuliner. Jika kawasan Kampung Solor di Jalan Garuda telah identik sebagai pusat kuliner seafood, maka wilayah Kelapa Lima dapat diarahkan untuk klaster kuliner lainnya, termasuk penataan zonasi kuliner non-halal secara terpusat.
Dengan konsep zonasi yang jelas ini, masyarakat maupun pendatang yang berkunjung ke Kota Kupang dapat dengan mudah mengakses kawasan sesuai kebutuhan mereka. Kendati demikian, Daud menegaskan bahwa seluruh desain dan rencana penataan ini tetap akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Melalui pembahasan Raperda kumuh yang sedang berlangsung ini, Plt. Kadis PRKP tersebut berharap Pemkot Kupang memiliki payung hukum yang memadai untuk mengintervensi kawasan-kawasan yang telah diidentifikasi. Dengan demikian, meskipun pembangunan dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun, penataan kawasan permukiman di Kota Kupang dapat terbaca secara komprehensif dan tepat sasaran sesuai peruntukannya sejak dari awal. (mnt)