Tiga pimpinan DPRD Kota Kupang sedang memimpin sidang Banggar pembahasan KUA-PPAS APBD 2026
Metronewsntt.com, Kupang---Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kupang mempertanyakan kejelasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses DPRD yang dinilai belum terakomodir secara merata. Hal tersebut mencuat dalam Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kota Kupang.
Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Sasando, Kantor DPRD Kota Kupang, Sabtu (12/9/2026) malam, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kupang Richard Odja. Turut mendampingi Wakil Ketua I Jabir Marola dan Wakil Ketua II Yeskiel Loudoe, serta dihadiri oleh jajaran anggota Banggar.
Sementara dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang Jeffry Pelt bersama para asisten, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta perwakilan Perumda.
Dalam sidang tersebut, anggota Banggar dari Fraksi Demokrat, Elbert Manafe, menyoroti dokumen yang memuat Pokir yang selaras dan tidak selaras. Ia mempertanyakan transparansi penentuan Pokir yang berhasil diakomodir.
"Kira-kira yang diakomodir itu Pokir yang mana saja dan milik siapa?" tanya Elbert secara tegas.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, menjelaskan bahwa tidak semua Pokir dapat diakomodir secara penuh oleh pemerintah, karena prosesnya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Penegasan senada disampaikan oleh Sekda Kota Kupang, Jeffry Pelt. Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta kondisi fiskal daerah, ia menyatakan bahwa penyesuaian anggaran membuat tidak semua usulan Pokir dapat direalisasikan secara utuh di dalam APBD Murni 2026.
Sorotan lebih tajam datang dari anggota Banggar Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Dedy Patiwua. Ia mengingatkan agar pembahasan Pokir senantiasa berpijak pada prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta regulasi yang berlaku.
Meski demikian, Dedy secara khusus menyoroti rasa keadilan bagi seluruh anggota dewan dalam hal distribusi program. Ia mengungkapkan adanya ketimpangan di mana sejumlah anggota dewan kerap kesulitan merealisasikan usulan konstituen seperti pengadaan lampu jalan, karena alasan anggaran atau stok.lampu habis, sementara di sisi lain ada pihak atau teman-tan tertentu yang tetap mendapatkannya.
Ia juga meminta agar para pimpinan dewan memastikan seluruh anggota mendapatkan hak yang adil secara proporsional, tanpa harus bergantung pada kedekatan personal atau lobi-lobi khusus kepada kepala dinas.
"Jadi di forum yang terhormat ini saya sampaikan, tolong semua anggota DPRD diperhatikan secara adil dan proporsional," tutup Dedy. (mnt)