Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja sementara diwawancarai awak medai usai memimpon sidamg paripurma
Metronewsntt.com, Kupang — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang meminta pihak eksekutif untuk mempertimbangkan kembali rencana penyertaan modal sebesar Rp20 miliar bagi Bank NTT dan Perumda Air Minum. Angka tersebut sebelumnya tercatat dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, usai memimpin Sidang Paripurna DPRD Kota Kupang, beberapa waktu.lalu.
"Kami minta Bapak Wali Kota agar besaran anggaran penyertaan modal yang termuat dalam KUA-PPAS dan RKPD ini dapat dipertimbangkan kembali," ujar Richard kepada awak media di depan ruang kerjanya.
Richard menegaskan, langkah peninjauan kembali ini perlu dilakukan karena landasan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) terkait penyertaan modal tersebut belum ada. Selain itu, pihak legislatif juga belum menerima paparan mengenai rencana bisnis dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perumda yang bersangkutan.
"Rencana bisnis masing-masing BUMD atau Perumda belum kami ketahui secara utuh. Seluruh rencana bisnis tersebut nantinya akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)," tegas Richard.
Lebih lanjut, ia menjelaskan mekanisme normatif yang harus dilalui sebelum alokasi anggaran dapat dimasukkan ke dalam dokumen keuangan daerah.
Menurutnya, tahapan yang benar adalah melalui pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terlebih dahulu. Setelah Perda ditetapkan secara resmi, barulah pemerintah dapat memasukkan angka penyertaan modal tersebut ke dalam anggaran.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Richard menekankan pentingnya saling mengingatkan agar proses pembangunan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Jadi, angka penyertaan modal yang termuat di dalam dokumen itu kami kembalikan kepada pemerintah. Tujuannya agar alokasi anggaran tersebut nantinya dapat didistribusikan secara tepat sasaran, sejalan dengan visi-misi Wali Kota, serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat di tingkat paling bawah," tutupnya.(mnt)