Anggota Fraksi Demokrat, Elbet Manafe dan Wali Kota Kupang, Christian Widodo
Metronewsntt.com, Kupang– Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Kupang melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kota Kupang dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sorotan utama tertuju pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai target, serta rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah yang dinilai masih memprihatinkan.
Sesuai yang termuat dalam pemandangan umum fraksi Demokrat, anggota fraksi, Elbet Manafe , Rabu (4/6/2026) menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dicermati, realisasi PAD Kota Kupang saat ini baru mencapai 85,72 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian tersebut dinilai belum maksimal, terutama pada sektor retribusi daerah yang baru terealisasi 78,80 persen dan sektor pajak daerah sebesar 83,38 persen.
Elbet menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan adanya potensi PAD yang belum tergali secara optimal, sehingga pihaknya mendesak Pemerintah Kota Kupang untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar hambatan dalam pemungutan pajak dan retribusi dapat segera diatasi.
Lebih lanjut, Elbet menyoroti rasio kemandirian keuangan daerah Kota Kupang yang saat ini baru mencapai 23,63 persen. Baginya, angka tersebut merupakan alarm bagi pemerintah daerah karena mencerminkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
Ia menekankan perlunya strategi yang lebih inovatif agar daerah mampu membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik secara lebih mandiri ke depannya.
Menanggapi pandangan tersebut dalam rapat paripurna, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, melalui jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi memaparkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menghambat realisasi PAD. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak yang memicu tingginya piutang pajak, serta keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran.
Selain itu, hambatan juga muncul dari belum maksimalnya pendataan objek pajak serta adanya regulasi pusat yang berpotensi menurunkan PAD, seperti kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagai jawaban atas kritik tersebut sekaligus langkah konkret untuk menekan kebocoran PAD di masa mendatang, Pemerintah Kota Kupang berkomitmen menjalankan tujuh strategi utama. Strategi tersebut meliputi peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat pemeriksa pajak dan juru sita, penguatan pengawasan berjenjang, penindakan dan penegakan hukum yang tegas, pemberian surat teguran hingga penempelan stiker bagi penunggak pajak, pembentukan tim khusus pengelolaan dan pendataan pajak reklame, edukasi serta sosialisasi pajak daerah secara kontinu, dan penerapan digitalisasi pemungutan pajak serta retribusi.
Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Kota Kupang optimistis dapat memperbaiki performa pendapatan daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal secara bertahap.(mnt)