Sisang pariourna DPRD Kota Kupang
Metronewsntt.com, Kupang – Sidang Paripurna DPRD Kota Kupang yang mengagendakan pembacaan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang utama, Selasa (23/6/2026), mendadak memanas.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, didampingi Wakil Ketua Ysekiel Loudoe, tersebut dihadiri oleh Sekda Kota Kupang, Jefry Pelt, beserta jajaran kepala OPD dan camat.
Di tengah memanasnya ruang sidang akibat perdebatan sengit tersebut, jajaran pemerintah yang hadir tampak hanya bisa menjadi pendengar setia. Sekda Kota Kupang, Jefry Pelt, bersama para kepala OPD dan camat memilih untuk tetap tenang dan menyimak seluruh rangkaian perdebatan yang berlangsung, meski dinamika politik di internal lembaga legislatif tersebut tampak begitu intens dan menyita perhatian forum.
Ketegangan mencuat saat anggota DPRD dari PSI, Ahmad Talib, melayangkan pertanyaan tindak lanjut surat tembusan dari PSI dan Perindo terkait pembentukan fraksi baru dan pergantian ketua fraksi gabungan. Persoalan ini dipicu oleh adanya dinamika internal pada Fraksi Gabungan Hanura-Perindo-PSI Bersatu yang berpotensi pecah, di mana PSI dan Perindo dikabarkan ingin membentuk fraksi baru dengan meninggalkan Partai Hanura.
Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, menegaskan bahwa pimpinan dewan tidak dapat memproses perubahan struktur fraksi tanpa prosedur administratif yang sah dan kesepakatan tertulis dari seluruh partai yang tergabung.
Ia menekankan bahwa pihaknya tidak akan membacakan surat apapun sebelum ada kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh partai pengusung.
Richard meminta para anggota terkait untuk menyelesaikan konsolidasi internal terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ia juga mengingatkan agar seluruh fraksi tertib aturan, mengingat adanya ketentuan masa jabatan minimal bagi ketua fraksi maupun perubahan komposisi fraksi dalam tata tertib (tatib) yang berlaku.
Tanggapan senada datang dari Ketua Fraksi Gabungan, Daniel Boling dari Partai Hanura. Ia menekankan pentingnya bagi seluruh anggota dewan untuk kembali merujuk pada aturan yang telah disepakati dalam tata tertib.
Menurut Daniel, ketidakpuasan internal seharusnya disikapi dengan pemahaman mendalam terhadap regulasi yang ada.
Merujuk pada Pasal 1, Nomor 1, Ayat 8 dalam Tatib, ia menjelaskan bahwa terdapat ketentuan masa jabatan yang spesifik untuk pergantian ketua fraksi maupun perubahan komposisi fraksi, sehingga fraksi yang telah terbentuk tidak bisa dibubarkan secara serta-merta tanpa dasar aturan yang jelas.
Daniel menegaskan bahwa sebagai lembaga terhormat, DPRD harus taat pada aturan yang telah disusun bersama. Sebagai tindak lanjut, ia menyarankan agar dinamika ini tidak dibahas secara sepihak, melainkan diselesaikan melalui mekanisme internal di tingkat fraksi masing-masing agar roda organisasi DPRD Kota Kupang tetap berjalan optimal.(mnt)