Anggota Fraksi PD Perjuangan, Salon Pellokila
Metroneesntt.com, Kupang – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Penjelasan Walikota Kupang atas Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam Rapat Paripurna Masa Sidang II Tahun 2025/2026 yang digelar Selasa (23/6/2026), anggota fraksi, Salomon Pellokila, menegaskan pentingnya penjelasan mendalam dari Pemerintah Kota Kupang terkait efektivitas pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, serta capaian target pembangunan daerah.
Salomon Pellokila secara khusus menyoroti ketidaktercapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 yang meleset sebesar 14,28 persen.
Ia mencatat bahwa realisasi pajak daerah hanya mencapai 83,38 persen, sementara retribusi daerah hanya menyentuh angka 78,80 persen. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memaparkan secara transparan sektor-sektor pajak yang mengalami penurunan serta langkah korektif yang akan diambil guna meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi di masa mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Salomon juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi secara komprehensif agar dapat mengidentifikasi sumber pendapatan yang belum tergarap optimal.
Ia menekankan agar setiap strategi peningkatan PAD ke depannya harus dilakukan dengan cara-cara yang kreatif dan terukur tanpa menambah beban bagi masyarakat kecil maupun pelaku UMKM.
Perhatian serius juga disampaikan Salomon terkait adanya dugaan penggelapan pajak reklame. Fraksi PDI Perjuangan menuntut transparansi pemerintah mengenai langkah konkret yang telah ditempuh untuk mengusut kasus tersebut.
Salomon mendesak pemerintah untuk menjelaskan apakah audit atau pemeriksaan khusus telah dilakukan guna mengetahui besaran potensi kerugian daerah yang ditimbulkan, serta apakah telah dilakukan pemberian sanksi administratif atau penyerahan kasus kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana.
Sebagai penutup, Salomon Pellokila menegaskan pentingnya penguatan pengawasan terhadap pengelolaan pajak dan retribusi.
Ia berharap Pemerintah Kota Kupang dapat segera mengambil langkah nyata untuk mencegah terjadinya kebocoran pendapatan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memastikan seluruh objek reklame terdata dengan akurat agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah.(mnt)