Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Jabir Marola dan Sekda Kota Kupang, Jefri Pelt
Metronewsntt.com, Kupang – Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Jabir Marola, secara tegas mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang untuk melakukan terobosan dalam pengelolaan bus bantuan dari Kementerian Perhubungan.
Penegasqn.disampaikan lehislayor NasDem pad Senin, (8/6/2026). Ia menekankan bahwa aset tersebut harus dikelola secara produktif guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jabir menyoroti risiko pemborosan anggaran jika bus bantuan tersebut tidak dioperasikan secara optimal. Menurutnya, kendaraan yang hanya terparkir justru membebani keuangan daerah karena adanya biaya perawatan rutin yang tetap harus dikeluarkan.
Ia menilai sangat disayangkan jika aset bantuan pusat tidak dikelola dengan inovatif, karena jika dibiarkan menganggur, kendaraan tersebut malah menjadi beban operasional bagi daerah.
Ia mendesak Dishub untuk segera menyusun langkah strategis, seperti pengoperasian bus pada rute-rute potensial atau melalui skema kerja sama yang mampu menghasilkan pendapatan bagi kas daerah.
Langkah ini dinilai krusial mengingat Pemerintah Kota Kupang saat ini tengah menghadapi tantangan efisiensi anggaran akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam kondisi tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi membiarkan aset produktif menganggur. Harus ada inovasi agar bus tersebut beroperasi, menambah pendapatan daerah, sekaligus menutupi biaya operasionalnya sendiri.
Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Jefri Pelt, menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan rapat koordinasi teknis bersama Dishub dan menegaskan bahwa langkah ini selaras dengan arahan
Wali Kota Kupang. Jefri mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah mengkaji beberapa konsep pengelolaan. Sebelumnya, pemerintah sempat mewacanakan pembentukan koperasi, namun karena belum terealisasi, kini pemerintah beralih ke skema Kerja Sama Operasional (KSO).
Pemerintah akan berkoordinasi dengan operator transportasi yang sudah ada di Kota Kupang, seperti pihak Bagong, untuk menjajaki kemungkinan kerja sama tersebut.
Jefri menambahkan bahwa langkah ini juga bertujuan untuk memutasi status plat kendaraan dari plat merah menjadi plat kuning. Hal ini menjadi syarat mutlak agar bus tersebut dapat dioperasikan secara komersial dan menarik ongkos angkutan yang sah.
Menurutnya, saat ini status kendaraan masih plat merah karena pengelolanya belum ditetapkan, sehingga pemerintah belum bisa melakukan pemungutan biaya. Pihaknya telah meminta Kepala Dinas Perhubungan untuk segera berkomunikasi dengan operator secara resmi.
Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti arahan ini sesegera mungkin agar aset tersebut dapat memberikan dampak ekonomi serta pelayanan publik yang nyata bagi masyarakat Kota Kupang.(mnt)