WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

Komitmen Polda NTT Melawan Teror Digital dan Perlindungan Jurnalis di Era Siber

Metronttdewa.com 06-05-2026 || 07:03:46

Pose Bersama

Metronewsntt.com, Kupang– Ancaman terhadap kebebasan pers kini telah bergeser dari kekerasan fisik di lapangan menuju medan tempur digital yang lebih kompleks. Menanggapi tantangan tersebut, Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmen kuatnya untuk memberikan perlindungan penuh bagi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik. 

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Publik bertajuk "Jurnalisme dalam Kepungan Siber: Melawan Kekerasan dan Intimidasi Digital" yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang di Kedai Petir, Selasa (5/5/2026).

​Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, menegaskan bahwa institusinya menolak segala bentuk tindakan represif terhadap pers. Di mata Polda NTT, jurnalis adalah mitra strategis dalam menyajikan informasi objektif dan menangkal hoaks. 

Menyadari bahwa ancaman saat ini berupa peretasan, doxing, hingga serangan terhadap sistem media, Polda NTT di bawah kepemimpinan Kapolda NTT Irjen Pol. Rudi Darmoko berkomitmen menindak tegas segala bentuk intimidasi melalui penegakan hukum berbasis UU ITE dan UU Pers, yang didukung pula oleh patroli intensif dari polisi siber.

​Namun, ancaman digital tersebut dinilai sangat berbahaya bagi ekosistem pers. Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) NTT, Maria Via Dolorosa Pabha Swan, menyoroti praktik doxing—penyebaran data pribadi untuk mengintimidasi—sebagai bentuk teror psikologis yang serius. 

Menurut Maria, doxing bukan sekadar risiko pekerjaan, melainkan sabotase sistematis terhadap pilar kebebasan pers dan akuntabilitas publik. Ia menekankan bahwa literasi digital individu dan infrastruktur media yang kokoh harus dibarengi dengan reformasi penegakan hukum yang proaktif untuk membongkar aktor intelektual di balik serangan tersebut, sebelum rasa takut membungkam suara kebenaran secara permanen.

​Catatan kritis atas kondisi keamanan jurnalis di lapangan pun disampaikan oleh Ketua AJI Kupang, Djemi Amnifu. Dalam empat tahun terakhir, AJI mencatat telah terjadi 11 kasus kekerasan terhadap jurnalis di NTT yang melibatkan oknum aparat. Sayangnya, hanya satu kasus yang berujung pada putusan hukum tetap, sementara sisanya masih dalam tahap penyelidikan atau diselesaikan melalui restorative justice. Sebagai langkah konkret, AJI Kupang telah menginisiasi pembentukan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) NTT untuk memperkuat perlindungan bagi jurnalis dengan melibatkan berbagai elemen, termasuk praktisi hukum.

​Diskusi publik ini menjadi momentum penting untuk tidak hanya mengenang peran jurnalis sebagai pejuang kebebasan berekspresi, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam melindungi masa depan demokrasi. Kebebasan pers ditegaskan bukan tanggung jawab media semata, melainkan butuh komitmen kolektif dari pembuat kebijakan, masyarakat sipil, institusi pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat. 

Melalui kolaborasi lintas sektoral ini, diharapkan jurnalis di Nusa Tenggara Timur dapat menjalankan tugas profesinya dengan aman, bebas dari ancaman fisik maupun teror digital yang mengintai.(mnt)


Baca juga :

Related Post