Sederet Legislator Soroti Tajam Dana 500 Juta Per Kelurahan, Lihat Kemampuan Keuangan Daerah

Para anggota DPRD Kota Kupang

​Merronewsntt.com, Kupang – Rencana Pemerintah Kota Kupang untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta per kelurahan Tahun 2027, yang merupakan salah satu program inovasi Pemerintah Kota Kupang yang digaungkan dalam setiap waktu kegiatan Musrembang mendapat sorotan tajam dari sejumlah legislator di DPRD Kota Kupang

Dalqm wawancara di kantor DPRD Kota Kupang, Selasa (10/2/2026), para anggota dewan meminta pemerintah untuk lebih realistis dan melihat kembali kemampuan keuangan daerah, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum stabil serta adanya tekanan efisiensi anggaran secara nasional.

​Anggota Fraksi Gabungan dari Partai Perindo, Otniel Benyamin Selan, mengingatkan pemerintah agar berkaca pada pengalaman tahun sebelumnya di mana realisasi dana Rp200 juta saja sering kali mengalami keterlambatan.

 Ia menekankan pentingnya melihat kemampuan PAD agar janji tersebut tidak sekadar menjadi wacana. 

Otniel juga menjelaskan bahwa dana Rp500 juta tersebut nantinya tidak akan langsung dicairkan ke kelurahan, melainkan harus melalui mekanisme penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) di setiap dinas teknis (OPD) sesuai dengan hasil aspirasi Musrenbang.

​Kekhawatiran serupa diungkapkan oleh Robby Yermi Karel Kan dari Fraksi PAN, yang menyoroti adanya pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp204 miliar yang menuntut efisiensi ketat di tingkat daerah. 

Robby memperingatkan bahwa jika janji besar ini tidak terpenuhi, maka DPRD akan ikut menanggung beban ketidakpercayaan masyarakat. 

Ia menegaskan bahwa infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan lampu jalan adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi tanpa membuat warga merasa seperti pengemis, terutama karena mereka telah menunaikan kewajiban membayar pajak.

​Kritik paling tajam datang dari legislator PDI Perjuangan, Salomon A.F Pellokila, yang menilai pengelolaan PAD Kota Kupang saat ini masih "amburadul". Sebagai anggota Komisi II, ia menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan dari fasilitas daerah, seperti Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang minim sarana pendukung sehingga kehilangan minat pengguna.

 Salomon mempertanyakan dari mana sumber dana untuk janji Rp500 juta tersebut, sembari menyentil janji kampanye sebelumnya mengenai dana Rp10 juta per RT yang menurutnya hingga kini belum terealisasi secara maksimal.

​Melalui sorotan ini, DPRD Kota Kupang mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi fiskal secara menyeluruh agar setiap kebijakan inovasi yang ditawarkan kepada masyarakat benar-benar memiliki pijakan anggaran yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di masa depan.(mnt)

Baca juga :

• Warga Airnona Titipkan Aspirasi Infrastruktur dan Legalitas Lahan ke Wakil Ketua Jabir Marola
• Wawali Serena Francis: Literasi Adalah Fondasi Utama Membangun Kota Kupang
• Gerilya Pasukan Oranye DLHK Menjinakkan Sembilan Titik Penumpukan Sampah di Kota Kupang
• Soroti Jalan Rusak di Alak, Legislator PAN Dicky Tallo : Pemkot Harus Lebih Cekatan Tangani Infrastruktur
• Sinkronisasi Jadwal Musrenbang dan Agenda DPRD Kota Kupang Jadi Sorotan dalam Rapat Banmus