Pemerintah Kota Matangkan Persiapan Pelantikan Pejabat Esalon II dan Skema TPP P3K

Sekda Kota Kota Kupang, Jeffry Pelt

​Metronewsntt.com, Kupang– Pemerintah Kota saat ini tengah mempercepat proses administrasi terkait mutasi dan pengisian jabatan di lingkup pemerintah daerah.

 Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Jeffry Pelt kepada awak.media diruang kerjanya, Senin (19/1/2026) mengatakan, berkaitan pengisian 8 jabatan kosong bahwa pihaknya sedang menunggu Persetujuan Teknis (Pertek) yang menjadi dasar utama proses pelantikan pejabat eselon II, Berdasarkan arahan Wali Kota, BKPSDM telah menyiapkan dokumen pendukung untuk delapan nama yang diusulkan, baik melalui pengiriman manual maupun tindak lanjut melalui aplikasi sistem i-Monev (Aplikasi Mutasi). 

Untuk itu, pengisian esalon II, Sekda menegaskan bahwa begitu Pertek diterbitkan secara sistem, pelaporan kepada Wali Kota akan segera dilakukan untuk ditindaklanjuti dengan proses pelantikan resmi.

Sedangkan berkaitan ​esqlon III dan IV  tentunya masih perlu dilakukan  pemetaan dan   di bawah kewenangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

" Pemerintah menargetkan pengisian jabatan-jabatan struktural ini dapat terealisasi paling lambat pada minggu pertama atau kedua Februari. Dalam proses pemetaan ini, aspek kepangkatan menjadi pertimbangan utama guna memastikan kesesuaian kompetensi pada setiap posisi yang akan diisi, mengingat pengisian jabatan struktural memiliki prosedur yang berbeda dengan jabatan fungsional yang memerlukan proses lebih panjan," katanya. 

​Di sisi lain, disinggung soal  TPP, Ia mengatakan,  pemerintah kota juga memberikan kepastian mengenai hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), khususnya terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

Sekda menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, TPP bagi P3K akan dibayarkan setelah pegawai menuntaskan masa kerja selama satu tahun. Untuk P3K Tahap 1 yang mulai bertugas pada Maret tahun lalu, skema pembayarannya telah dihitung dan akan segera direalisasikan setelah memenuhi masa kerja tersebut. Pemerintah memastikan bahwa pemenuhan hak keuangan ini menjadi prioritas agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. (mnt)

Baca juga :

• Warga Airnona Titipkan Aspirasi Infrastruktur dan Legalitas Lahan ke Wakil Ketua Jabir Marola
• Wawali Serena Francis: Literasi Adalah Fondasi Utama Membangun Kota Kupang
• Gerilya Pasukan Oranye DLHK Menjinakkan Sembilan Titik Penumpukan Sampah di Kota Kupang
• Soroti Jalan Rusak di Alak, Legislator PAN Dicky Tallo : Pemkot Harus Lebih Cekatan Tangani Infrastruktur
• Sinkronisasi Jadwal Musrenbang dan Agenda DPRD Kota Kupang Jadi Sorotan dalam Rapat Banmus