Warga Kelurahan Maulafa Minta Kantor Baru , Wakil Ketua Komisi II Robby Kan : Usulan Musrembang Jadi Perhatian Buat Pemerintah

Wakil Ketua Komisi II DORD Kota Kupang, Robby Kan

Metronewsntt.com, Kupang--- Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan tingkat Kelurahan (MusrenbangKel) Maulafa mencatat berbagai usulan  untuk  menjadi catatan penting  dan perhatian Pemerintah Kota Kupang.

Dari  usulan -usulan tersebut  ada beberapa yang skala prioritas  menjadi harapan warga Maulafa yakni pembangunan kantor Lurah Maulafa  baru.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Kota  Kupang, Robby Yermy Karel Kan   kepada media ini usai mengikuti kegiatan MusrenbangKel, Kamis (20/2/2025)  di Kantor DPRD Kota Kupang.

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) menjelaskan, masyarakat  meminta agar  Kantor Lurah Maulafa  dapat dibangun baru. Pasalnya, kondisi kantor lurah yang diterpa badai Seroja sudah sangat memprihatinkan.

" Informasi yang didapat perbaikan kantor lurah itu sudah ada dana rehap sebesar Rp. 150 juta, namun masyarakat menolak dengan alasan harus dibangun baru karena kondisi gedung kantor tersebut dinilai oleh mereka sudah tidak layak,"  uangkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang itu.

Untuk  itu, dana rehap tersebut diatur secara baik  dengan dialih ke pelaksanaan kegiatan lain, Sebab jika direhab maka otomatis tidak dibangun baru. Hal ini juga menjadi salah satu alasan warga menolak. "  Harapan warga ini tentunya kami sebagai  wakil rakyat yang berasal dari Dapil itu sebanyak 9 orang anggota dewan akan bersama-sama berjuang  agar dapat menjawaba harapan masyarakat nantinya," katanya.

Selian itu, lanjutnya usulan warga dalam MisrembangKel yang menjadi skala prioritas guna jadi  perhatian Pemerintah Kota Kupang, yakni soal infrastruktur diantaranya  JL. Frans Daromes dan drainase yang ada di salah wilayah yang  dulu pernah memakan korban itu sudah dijanjikan akan dikerjakan, namun hingga kini juga tidak di kerjakan.

"Dan juga masalah kesehatan khususnya Posyandu  yang ada di  Sikumana yang dibentuk dirumah warga namun  tidak didukung dengan  sarana prasarana yang memadai  yakni kursi dan tenda. Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah dalam hal ijin Dinkes,"  ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ia juga mengkritik soal kegiatan Musrembang yang berlangsung di tingkat kelurahan tidak dihadiri pemerintah dalam hal OPD terkait guna bisa mengetahui secara langsung apa yang menjadi usulan masyarakat.

" Saya berharap hal seperti ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah agar kedepan  tidak terjadi lagi. Karena Musrembang ini merupakan forum untuk menyusun rencana pembangunan daerah, yang nantinya usulan masyarakat  dapat dapat dimasukan dalam  program dan kegiatan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat ," tutupnya. .(mnt)

Baca juga :

• DPRD Janji Tidak Akan Ada Kenaikan Pajak
• Fraksi PDI Perjuangan Berikan Catatan Penting untuk RPJMD Kota Kupang 2025-2029
• Bapemperda DPRD Kota Kupang Berikan Catatan Penting untuk RPJMD 2025-2029.
• Teka-Teki 7 Kursi Kadis Kota Kupang: Siapa yang Paling Berpeluang?
• Satu Samudra Luas, Kota Kupang Maju Bersama