Kader Posyandu di Kota Kupang Keluhkan Dana Operasional

Kader posyandu saat mengikuti reses anggota DPRD Kota Kupang, Djuneidi Kana

Metronewsntt.com, Kupang---Sejumlah kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mengeluhkan dana operasional bagi kader Psoyandu.

Keluhan para kader ini terungkap dalam  reses yang digelar oleh Anggota DPRD Kota Kuoang, Djuneidi C. Kana   dengan  dihadiri  Dinas Kesehatan Kota Kupang yakni   Bidang Data dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang sumber daya kesehatan meliputi kefarmasian, alat kesehatan dan perbengkelan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan, d.r. IIksan,  dan Dinas Sosial Kota Kupang yang dihadiri Kepala  Bidang penanganan fakir miskin yang menangani  PKH, BPJS dan Sembako, Kamis (6/2/2025).

Dalam.kesempatan itu, para kader merasa dana operasional Posyandu sangatlah kecil tidak sebanding  dengan tugas yang dikerjakan oleh Kader Posyandu. " Dana operasional Posyandu sangat disayangkan dengan apa yang dikerjakan,  seperti kadrr diminta  untuk membuat kartu bantu bagi setiap warga yang datang.baik itu bumil, ,ibu menyusui,  bayi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah hingga remaja dan  Lansia masing-masing sendiri.  Sehingga jika jumlah peserta Posyandu mencapai 100 sampai 200 maka  sudah pasti jumlah kartu yang dibuta juga banyak harus sesuai jumlah tersebut, dan itupun kami yang usaha sendiri untuk membuatnya," tutur Ketua Posyandu Pola  Keluarhan Oepura .Nofli  Hendrik.

BeLum.lagi, lanjutnya diminta lagi buat buku registrasi seperti ini, buku laporan , dan SPJ-nya harus rangka empat. Semua ini tentunya membutuhkan dana untuk membuat semua sesuai apa yang diminta, sedangkan dana opersioanl yang diberikan untuk.para kader pertriwulan baru diterima para kader.

Apa lagi diketahui  rata-rata kami semua yang menjadi kader adalah  ibu rumah tangga yang  sudah tentunya  memiliki  keterbatasan. Sehingga untuk membuat semua itu ada yang bisa tanggung sendiri  atau mau berkorban jika ada berkat lebih, jika tidak maka  harus patungan. " Ya  kalau satu bulan oke saja. Tapi untuk bulan kedua dan seterusnya kita mau mengambil uang dari mana.,""ujarnya.

Hal lain yakni  PMT, jdimana Juknisnya yang baru keluar dana sebesar  Rp.350.00 untuk PMT. "Apakah dengan dana sebesar itu bisa  mendapat bahan baku, sedangkan  kader  dituntut harus ada pergantian menunya yakni harus ada telur, bubur ayam dan ada sup serta lainya, sedangkan harga bahan baku dipasarkan saja naik seperti  telur sekarang setengah rak sudah Rp. 30.000, belum.lagi daging ayam dan ditambah bahan pendukung lain seperti minyak tanah yang saat lagi langka.

" Ya  kami berharap persoalan ini memjjad perhatian   pemerintah dalam hal  dinas keeehatan dan bapak dewan akan apa yang menjadi keluhan  atau jeritan para kader Posyandu,agar  jangan jadikan  kami  harus berkorban lagi,"  pintanya.

 Sementara itu,  Ketua Kader i Psoyandu Bunga Bakum 1 Kelurahan Oepura, Thersia Umbu Bokamnu mengatakan melalui keluhan dan jeritann para kader kira menjadi perhatian dan bisa mendapat solusinya.

Jika dilihat, katanya  kader Posyandu adalah ujung tombak kesehatan bagi pemerintah. Kesehatann tingkat masyarakat semua berjalan bagus, maka sudah tentunya Dinas Kesehatan  dianggap berhasil, namun, kenyataannya  apa yang dilakukan selama ini oleh  kader bekerja  dalam kesedihan tanpa  air mata,  karena apa yang dilakukan  seorang ibu tidak akan berkata-kata tapi hanya bisa meneteskan air mata. 

" Sejak 2021  para kader diminta  menangani PMT,  dan diminta untuk swipin  serta sebagainya, namun semua itu tentunya perlu didukung dengan dana operasional yang memadai bagi kami para kader sesuai tugas-tugas yang dilakukan," Lanjutnya. Tertapi, selama.ini apa yang diminta isemuanya dikerjakan para kader. Walaupun para kader diminta menandatangani SPPJ kosong.

" Ya kalau menurut pemikiran kami para kader dengan latar belakang kurang jika sudah  tanda tangan   SPPJ diatas meterai pastinya dana  sudah ada, tapi kenyataan tidak ada dana, tetapi kami tetap kerja dengan harus berusaha  sedemikian  mungkin agar semua berjalan. Hal seperti ini kiranya menjadi perhatian,  sebab hal seperti ynag bisa saja membutuhkan kami merasa takut  berdampak hukum dan  kami.masuk penjara hanya karena  tanda tangan SPPJ kosong," ujarnya.

Selaian itu, tambahnya  pelaksanaan pekerjaan yang sudah lama dan diganti dengan baru pastinya dananya pun jangan tetap sama, tapi harus ada peningkatan pada dananya , sehingga hal ini juga menjadi perhatian.

" KIranya melalui reses ini apa yang menjadi jeritan para kader bisa disampaikan ke dinas nantinya," harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Legilator Demokrat ,Djuneidi C.  Kana mengatakannya, memang masih banyak persoalan yang ditemukan dilapangan yang dialami para kader Poysyandu. Untuk itu dengan diundang Dinkes dalam. reses kira dapat mendengar sendiri secara langsung agar persoalan ini nantinya diangkat di paripurna sudah diketahui dinas, dan  tidak lagi menjadi persoalan baru.

 Menaanghapi keluhan tersebuti, Bidang Data dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, dr. Iksan menyampaikan terima kasih kepada para kader Posyandu yang sudah menyampaikan pengeluhan yang dialami para kader..

"Terrima kasih  atas keluhan yang sudah disampaikan ini. Melalui keluhan ini sudah sangat membantu kami terutama bagi saya untuk menyampaikan  ke. Ibu kadis  guna dicari solusinya .Karena mungkin dengan dana Rp. 350.000 dainggap sudah cukup  dengan jumlah posyandu yang ada jika  dibagi rata,"katanya.

 Namun, dari keluhan yang disampaikan para kader Posyandu ini, lanjutnya  jika Posyandu anaknya hanya 20  anak  tidak mengapa, akan tetapi  Posyandu yang jumlah anak mencapai  100 anak maka sudah pasti tidak bisa disama ratakan dana operasional nya . " Dan yang  berkaitan SPPJ kosong ini memang kami sudah sampaikan ke komisi IV,  bahwa sistem.pembayaran kita ini yang mengalami  kesulitan. Sebenarnya bon dulu  baru  setelah  itu SPPJ masuk, tapi  sekarang hal yang  sama juga dialami kami di dinas.

Ia mencontohkan seperti dibidannya   untuk.pelatihan para kader terpaksa  harus utang dulu. dan jika tidak dapat maka  kader tanda tangan  SPPJ kosong dan nanti anggaran keluar baru panggil lagi untuk dibayar kepada kader. 

" Sistem.pembayaran LS  seperti ini yang terjadi sekarang, dimana SPPJ masuk dulu baru bisa dibayar. Hal ini yang menjadi catatan guna nantinya DPRD bisa disampaikan ke pemerintah untui bisa merubah sistem pembayarannya , mana yang LS, mana yang  UP dan mana yang bisa TP agar dapat  mengatasi masalah seperti ini.  Sangat kasihan para kader sudah berusaha melayani namun harus nombok  lagi," harapnya. (mnt)

Baca juga :

• Demokrat Pertanyakan Realisasi PAD Tidak Capai Target
• Tidak Cepat Terselesaikan, Ketua Fraksi Gabungan Mokris Lay : Anggaran PMI Bakal Jadi Silpa
• PDI Perjuangan Minta Penjelasan Pemkot Terkait Realisasi Belanja Daerah T.A 2024
• Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang Soroti Silpa Dan Aset Daerah
• Wakil Wali Kota Sampaikan LKPj Pemerintah Kota Kupang T.A 2024 Pada Sidang Paripurna ke-18