WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

Bapeda Kota Kupang Bangun Konsolidasi untuk Tindaklanjuti Rekomendasi KPK RI

Metronewsntt.com 06-06-2024 || 10:38:51

suasana rapat di Bapeda Kota Kupang, Selasa (3/6/2024)

Metronewsntt.com, Kupang- Sebagai upaya  dalam rangka meindaklanjuti rekomendasi KPK RI, Badan Pendapatan Daerah  (Bapeda)Kota Kupang melakukan konsolidasi dengan beberapa entitas.

Beberapa entitas tersebut diantaranya Bank NTT, V-Tax, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

"Upaya tindaklanjut yang dilakukan  untuk mewujudkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang lebih baik," kata  Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Pah B. S. Messakh,dalam rapat pembahasan yang bertempat di ruang kerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang yang digelar  pada senin, (3/6/2024).

Ia menjelaskan, beberapa rekomendasi KPK RI yang dibahas bersama dalam rapat tersebut adalah terkait transaksi non tunai yang diwajibkan bagi wajib pajak yang akan ditindaklanjuti dengan pemilahan rekening per jenis pajak daerah, transaksi pembayaran pajak menggunakan QRIS Bank NTT, pembuatan flowchart transaksi pembayaran non tunai dan pembentukan SK Kepala Badan mengenai transaksi non tunai untuk setiap jenis pajak.

Selain itu, lanjutnya, rekomendasi KPK  yakni terkait pemindahan server aplikasi perpajakan ke Dinas Kominfo yang akan ditindaklanjuti dengan pembuatan surat pemberitahuan oleh Bapenda terkait pemindahan server, pemindahan server aplikasi perpajakan yang akan dilakukan pada Jumat,7 Juni 2024 dan penyajian data real time. Pada kesempatan tersebut, V-Tax menyampaikan  kesiapannya untuk memfasilitasi setiap inovasi dari Bapenda Kota Kupang.

Dalam rapat tersebut juga dilakukan pembahasan terkait pemberian sanksi yang dapat memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap prosedur perpajakan yang akan diterapkan sesuai rekomendasi KPK tersebut. Rapat pembahasan ini diharapkan menjadi langkah awal yang penting dalam upaya pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang lebih baik. (mnt/*)


Baca juga :

Related Post