DPRD dan Pemkot Gelar RDP Bahas Status Nasib 933 PTT yang Masih Belum Jelas

Suasana RDP diruang sidang utama Kantor DPRD Kota Kupang, Jumat (24/3/2023)

Metronewsntt.com, Kupang- Jumat (24/3/2023) bertempat ruang rapat utama lantai II Kantor DPRD Kota Kupang, DPRD dan Pemerintah Kota Kupang menggelar Rapat Dengar Pendapat akan status nasib  933 Pegawai Tidak Tetap (PTT ) yang berada  di ujung tanduk .

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe dan Wakil Ketua DPRD, Christian S.Baitanu, dan dihadiri para anggota  DPRD dari berbagai fraksi, Sementara dari Pemerintah dihadiri, Pj. Walikota Kupang, George Hadjo, serta Sekda, Asiten, Bagian Hukum, dan Bagian Kepegawaian, terlihat ada angin segar yang dari hasil keputusan bersama antara Pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang terkait status nasib mereka. 
Dalam pembukaan RDP , Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe mengatakan, segala sesuatu tentunya perlu dilihat dari regulasi aturan yang ada.Namun tentunya diyakini  semua bisa dapat terselesaikan.
"Saya yakin hari ini semua dapat terselesaikan hari dalam RDP ini," ujar  Loudoe.

Sementara itu, Pj.Wali Kota Kupang, George Hadjo mengatakan, setelah dirinya masuk semua sudah berproses hingga sampai pada usulan anggaran dan lain-lainnya. Dan juga, lanjutnya untuk  alokasi anggarannya ada  2.514 orang PTT yang sudah ditetapkan dalam APBD  2023, sehingga dari sisi pembiayaan sudah ada. " Memang semua  dianggarkan sudah dialokasikan, tetapi saya tentunya  perlu kehati-hatian Mengingat kita diperhadapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018, yang mengatur tentang larangan pengangkatan pegawai Non-ASN," ungkapnya.

Dijelaskanya, berkaitan hal ini pemerintah telah bersurat ke Menpan-RB untuk mendapatkan kepastian agar dikemudian hari  tidak  berdampak hukum  karena kurangnya komunikasi dan berbenturan dengan aturan. "Melalui surat yang dikirim kami  telah mendapatkan surat balasan dari Kemenpan-RB pada 8 Maret 2023 lalu. Namun, dari  surat tersebut  tidak disebutkan secara tegas menolak ataupun menerima. Tetapi ada poin disebutkan, meminta pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga Non-ASN, apabila masih terdapat kekurangan pegawai, untuk mencapai tujuan organisasi, silahkan mengusulkan dengan mekanisme pemenuhan ASN. Itu artinya dia secara tidak tegas menolak pengangkatan pegawai Non-ASN," jelasnya.

Untuk itu dirinya menegaskan, Pemkot masih mencari jalan yang aman terkait pengangkatan PTT. "Begitu kita aman maka kita jalankan. Hari ini secara komsideran baru kita atur SK-nya,"tutupnya.(mnt)

Baca juga :

• NasDem Kota Kupang Siap Mengubah Perpolitikan
• Membangun Kota Kupang Dengan Sinergi Dan Kerja Sama Antara DPRD dan Polres Kupang Kota
• DPRD Kota Kupang Apresiasi Kolaborasi Pemerintah dan CRS dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Penanganan Sampah
• DPRD Ingatkan Pemerintah Lebih Seletif Dalam Penyaluran Dana PEM
• CRS dan Kota Kupang Mengubah Muka Lingkungan