Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang, Diana Bire
Metronewsntt.com, Kupang-Bersuara demi kepentingan masyarakat merupakan harapan rakyat bagi para wakil rakyat dipercayakan sebagai penyambung aspirasi mereka yang duduk di kursi parlemen. Apa lagi persoalan yang dihadapi saat ini terkait kenaikan harga komoditi beras cukup signifikan. Dan kenaikan harga bahan makanan pokok ini tentu sangat memberatkan masyarakat.Pasalnya, saat ini tingkat pendapatan masyarakat yang tetap, tetapi jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk konsumsi menjadi lebih besar dibanding biasanya.
Berkaitan persoalan, Srikamdi asal Partai Hanura dari Dapil Kota Raja ini meminta pemerintah dapat berkoordinasi dengan Bulog di untuk menggelar operasi pasar secara rutin.
"Ya kami berharap pemerintah melalui Disprindag dalam operasi pasar hanya dilakukan sekali atau dua kali saja.Karena saat kita akan memasuki hari raya keagamaan, maka operasi ini.perlu.dilakukan secara rutin," pinta Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang, Diana Bire.saat dikonfirmasi terkait hasil RDP bersama pemerintah, Selasa (7/3/2023) kemarin.
Diana Bire , Rabu (8/3) kepada media di Kamtor DPRD Kota Kupang mengatakan selain operasi operasi pasar, pemerintah kota juga dapat menggelar pasar murah.Pasalnya, secara ketersediaan beras premium aman,namun daya beli masyarakat tidak bisa terjangkau.karena posisi harga beras premium cukup tinggi yakni untuk harganya kisaran Rp. 13.000 per kilogram ditingkat distributor dan ditingkat pengecer dengan harga Rp.15.000 per kilogram.
"Memang untuk stock beras premium yang ada di tingkat pengecer yakmi kios cukup aman,namun daya beli.masyarakat menurun karena daya beli masyarakat lebih pada beras Bulog dengan harga yang terjangkau yakni Rp. 8.600 per kilogram, " kata Srikandi asal Hanura saat dikonfirmasi terkait RDP bersama pemerintah terkait ketersediaan beras, Selasa (7/3/2023) di Kantor DPRD Kota Kupang.
Ia menambahkan, ,secara kondisi harga beras di Bulog masih pada posisi harga standar dan tidak terjadi kenaikan, sehingga daya beli masyarakat masih dijangkau. Hal ini yang didorong oleh komisi II untuk pemerintah terkaitt ketersediaan beras di Bulog.(mnt)