WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

Komisi IV Temui BPBD Kota Kupang, Samakan Presepsi Terkait Bantuan Seroja 

Metronewsntt.com 28-03-2022 || 16:18:32

Komisi IV DPRD Kota Kupang sementara melakukan dialog bersama BPBD

Metronewsntt.com, Kupang-Perjuangan Komisi IV DPRD Kota Kupang masalah bantuan Seroja bagi warga terkena dampak terus dilakukan.


Hal ini terbukti, dibawa kepemimpinan srikandi asal PKB Theodora Ewalde Taek selaku Ketua Komisi IV  dan beberapa anggota Komisi IV diantara, Epy Seran, Esy Bire, Livingstone Ratu Kadja, dan Bai Dima, Senin (28/3) secara langsung  melakukan kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, untuk  mengkonverter guna menyamakan persepsi akan apa yang disampaikan BPBD dengan apa yang dapatkan komisi IV saat melakukan kunjungan  ke BNPB.


Theodora Ewlade Taek kepada wartawan usai melakukan kunjungan menjelaskan, kunjungan yang dilakukan Komisi IV ke BPBD selaku mitra kerja dalam rangka mengkonverter guna menyamakan persepsi akan apa yang disampaikan BPBD dengan apa yang dapatkan komisi IV saat melakukan kunjungan  ke BNPB.


"Dalam kunjungan itu ada beberapa hal yakni  berkaitan dengan masa waktu validasi.Karena secara aturannya batas waktu validasi Bulan Mei, dan apakah setelah berakhir Bulan Mei apakah masih ada kemungkinan perpanjang masa transisi pemulihan ini," lanjutnya.Untuk itu yang komisi IV memberikan warning ke BPBD jangan sampai masyarakat yang masih mendapatkan bantuan ini karena keterbatasan waktu yang mengakibatkan tercecer.Hal ini yang komisi IV mengkonverter guna menyamakan persepsi.


Selain itu, dikatakannya dalam mengkonverter guna menyamakan persepsi ini komisi IV juga mengsupport  kepada BPBD.Walaupun ada banyak anggapan dari luar namun tentunya dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan regulasi. "Kami menyakini BPBD juga tifak menyusahkan diri, tapi  BPBD pun harus melindungi diri dari regulasi yang ada dan juga jangan  terlalu kakuh yang pada akhirnya menimbulkan persoalan ketidak tercapainya apa yang menjadi tujuan membantu saudara-saudara kita yang terdampak badai Seroja pada 2021 lalu ,"  ungkapnya.


Dan yang berikutnya, tambahnya ditemukan ditingkat   dimasyarakat adanya kesulitan yang luar biasa, sebab tidak adanya dana sharing.Pada hal kepala daerah telah menandatangani pernyataan persetujuan untuk penyediaan dana sharing."  Anggaran sebesar Rp.150 milliar dan dana sharing  tidak ada di kota ini sangatlah musthil.Pada hal BPBD sudah turun beberapa waktu lalu dan menyampaikan harus, kami dari komisi IV telah mendorongnya sejak Januari," ujarnya.


Oleh karena itu, pada rapat bulan Februari komisi meminta kepada BPBD guna masukkan telaah staf dan bersurat ke DPR.Karena sebagai mitra tentunya tidak menutup mata akan hal urgen seperti ini, namun sampai saat ini belum juga dilakukan. "Ya kami berharap walikota bersama TAPD melalukan bersama  dan bersurat ke DPRD guna bisa melakukan anggaran mendahului dengan besaran anggaran kisaran Rp. 1 milliar lebih.Ini yang komisi dorong.Karena dari sekian ada 148 rumah sesuai informasi dari BPBD dengan beberapa alasan tidak memenuhi persyaratan dan harus diusulkan lagi, sementara itu sesuai dengan penjelasan BNPB dana sisa dari hasil validasi ini akan dikembalikan ke kas negara yang nantimya diperuntukkan bagi mereka yang belum dapat, sebab yang diusulkan sekian dan yang terokomodir sekian," katanya.


Untuk itu, Ia berharap masyarakat yang belum mendapatkannya agar tetap bersabar, karena tidak mungkin pemerintah menyusahkan masyarakat. Karena sesuai informasi yang didapat dari BPBD setelah divalidasi harus ada lagi penetapan SK dari walikota dengan pencocokan NIK yang di Disdukcapil. " Kita harus pahami bersama walupun ini merupakan dana bantuan, namun tentunya ada prosedur dan administrasi yang dipemuhi, sehingga kami.memghimbau masyarakat tetap bersabar sebab semua pasti akan diusulkan kembali," pintanya. (mnt)

 


Baca juga :

Related Post