Damkar Kota Kupang Masih Kekurangan Armada Penanganan Kebakaran

Kepala Damkar Kota Kupang, Mesakh R. Bailaen

Metronewsntt.com, Kupang- Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Kupang, mengaku masih kekurangan armada dalam penanganan kebakaran di Kota Kupang. Untuk itu, tambahan armada serta perluasan posko penanganan perlu ditempuh pemerintah sehingga efektif dalam penanganannya.

Kepala Damkar Kota Kupang, Mesakh R.Bailen, dikonfirmasi mengaku masih butuh tambahan armada serta perluasan poskoh pelayanan, agar bisa mememaksimalkan pelayanan kepada warga terdampak bencana (kebakaran).

"Sangat sulit saat ini. Kita tidak punya armada yang mendukung penuh upaya kita memadamkan kebakaran di Kota ini," kata Bailaen, Senin (30/8).

Damkar saat ini hanya memiliki tiga mobil pemadam kebakaran, namun hanya dua yang beroperasi, serta empat mobil suplay. Cakupan wilayah Kota Kupang yang luas, dengan dukungan ketersediaan armada saat ini, sangat sulit menjangkaunya.

Kota Kupang, memiliki enam kecamatan dengan sebaran 51 kelurahan. Pemkot hanya memiliki satu posko tunggal pelayanan kebakaran, yakni di Kantor Damkar, di Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang.

Menurut Bailaen, efektinya, setiap kecamatan harus memiliki satu posko penaganannya, diikuti dukungan dua armada pemadam dan suplay air.

Bailaen mengatakan, radius dalam menangani kebakaran itu, minimal 7, 5 kilomoeter, dari posko penanganana ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Maka, pembukaan posko itu, dinilai paling efektif dan bisa menjawab berbagai keterbatasan dan kesulitan selama ini.

"Dibekali dua mobil pemadam dan empat suplay saja, kami sangat kesulitan, apalagi menerima laporan berbeda pada saat yang hampir besamaan, diitambah lagi jarak tempuh yang jauh. Kadang kita sampai, semua sudah ludes terbakar," katanya.

Sementara dari sisi sumber daya manusia, sebut Bailaen, tidak menjadi hambatan. Damkar saat ini memiliki 65 petugas, di luar staf administrasi. Ke 65 petugas itu, fokus menangani kebakaran.

Bailaen mengatakan, proyeksi dibukanya posko di setiap kecamatan itu, sudah diusulkan beurulang-ulang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Kupang, namun belum terakomodir.

Sebagai antisipasi jangka pendek, Bailaen juga berkali-kali mengusulkan tambahan 12 armada, baik ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui alokasi dana khusus (DAK) namun juga belum terjawab.

"Jujur, dengan armada yang ada, yang hanya dua saja, kami sangat kesulitan ditambah dengan jarak yang jauh, apalagi sampai ke Alak, Naioni dan wilayah terluar lainnya," katanya.

Pemerintah Kota diminta mempehatikan hal itu. Dewan Kota Kupang, kerap menyampaikan kebutuhan itu pada sidang anggaran, baik murni maupun perubahan. Eksekusinya, kini sepenuhnya di tangan Pemerintah Kota (Pemkot).

Anggota Komisi III DPRD Kota Kupang, Adi Talli mendukung penuh perluasan poskoh dan tambahan armada bagi Damkar. Komisi sebut Adi Talli, juga sudah berulang kali mendorong Pemkot agar mengakomodir kebutuhan Damkar itu.

"Sekarang tinggal di tangan Pemerintah, mereka merencanakan anggarannya atau tidak. Kita sudah mendorong dan mendukung penuh itu," sebut Adi Talli.

Pemkot, kata Adi Talli, sebaiknya merencanakan anggarannya, sebab persoalan itu berkaitan dengan kebutuhan bencana warga Kota.

"Kalau pemerintah merencanakan anggarannaya, kita pasti dukung. Kalau keuangan daerah tebatas, bisa secara bertahap," katanya. (mnt).

Baca juga :

• DPRD Kota Kupang Apresiasi: Kerja Sama dan Kemitraan yang Solid, Wujudkan Kota Kupang yang Maju!
• NasDem Kota Kupang Siap Mengubah Perpolitikan
• Membangun Kota Kupang Dengan Sinergi Dan Kerja Sama Antara DPRD dan Polres Kupang Kota
• DPRD Kota Kupang Apresiasi Kolaborasi Pemerintah dan CRS dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Penanganan Sampah
• DPRD Ingatkan Pemerintah Lebih Seletif Dalam Penyaluran Dana PEM