Asisten II Setda Kota Kupang, Ely Wairata
Metronewsntt.com, Kupang- Terkait dengan dampak gelombang dan badai siklon tropis seroja yang menerpa parahu nelayan pemerintah tidak tutup mata.
"Terkait dengan badai gelombang seroja pada tanggal 3-4 April 2021 lalu menyebabkan puluhan kepala keluarga yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan di Kota Kupang kehilangan mata pencaharian akibat perahu milik mereka tengelam, secara pendataan dan dokumentasi kerugian yang mereka alami sudah terkonfimasi dengan kami melalui BPBD, namun , bagi mereka yang belum terdata agar bisa proaktif untuk melaporkan ke kelurahan setempat," kata Asisten II Setda Kota Kupang, Ely Wairata yang dikonfimasi di Kantor DPRD Kota Kupang, Kamis (15/4).
Menurutnya, dampak akibat bandai seroja ini telah ditugaskan aparat kelurahan hingga ke tingkat RT/RW untuk mendatakanya.Untuk itu jika bicara soal dampak kerusakan dari warga nelayan secara data sudah ada, dan jika belum terdata maka warga nelayan yang mengalami kerusakan akibat dampak badai gelombang seroja dapat melaporkan ke pihak kelurahan setempat.
"Lurah sudah dituntut untuk mengidentifikasi atas dampak badai seroja.Namun, tentunya korban bencana badai harus foto tingkat kerusakannya serta memiliki NIK guna sebagai bukti dokumen untuk kami membeckup semua data untuk nantinya kami bisa masuk ke semua lembaga kementarian terkait," jelasnya.
Ia mencotohkan, untuk perumahan tentunya tidak bisa ditangani BNPB tapi melalui data nantinya dikirim ke kementerian PUPR untuk menanganinya.
"Intinya semua kerusakan dan kerugian harus didata dan di foto, sehingga kami berharap nelayan yang mengalami kerusakan perahunya akibat dampak gelombang badai seroja agar dapat proaktif untuk mendata dan melaporkan ke lurah setempat agar dapat dilaporkan ke kami guna ditindaklanjuti," pintanya.
Ditambahkannya, berkaitan dampak badai seroja tentunya menimbulkan banyak hal yakni kematian, kerusakan tempat tinggal, tempat usaha termasuk para nelayan akibat gelombang kemarin pastinya banyak kerusakan yang dialami, dan itu menjadi catatan pemerintah yang nantinya dapat dikafer dalam bentuk dana melalui APBD I maupun APBD II sebab bencana, tapi yang terpenting data. "Jika data sudah masuk pastinya kami akan kafer. Sebab soal ini presiden telah memerintah agar semua kerugian harus didata secara baik dan dilakukan secara baik sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,sehingga hal ini bukan berarti pemerintah menutup mata, tapi pemerintah perlu data yang akurat," tegasnya.
Terpisah salah satu nelayan Djamaludin (40) asal Kelurahan Airmata yang ditemui di pelabuhan perikanan Tenau, Kamis (15/4) siang kemarin saat Komisi II DPRD Kota Kupang melakukan pemantauan kondisi nelayan dilokasi tersebut menuturkan, untuk perahu milik nelayan yang ada di lokasi pendaratan pelabuhan perikanan Tenau kurang lebih 30 lebih perahu milik nelayan yang rusak dan tengelam diterjang gelombang dan badai siklon tropis seroja beberapa waktu lalu.
"Dengan tidak adanya perahu kami tiap hari hanya datang ke lokasi ini untuk memindahkan bangkai perahu, karena kami sudah tidak punya pekerjaan lagi,"
katanya.
Dengan kehilangan perahu, tambahnya maka para nelayan kehilangan mata pencaharian, karena selama ini menangkap ikan merupakan satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan keluarga nelayan dalam menafkai keluarganya.
Ia berharap, dengan kejadian ini bisa ada perhatian dari pemerintah untuk bisa membantu perahu bagi nelayan yang kehilangan perahu. "Perahu yang tengelam akibat gelombang badai seroja ini ada yang milik pribadi dan ada juga yang batuan," ujarnya.(mnt)