Wakil Walikota, Serena Francis bersama Ketuq DPRD Kota Kupang, Richard Odja dan Anghota DPRD,Ikshan Darwis
Metronewsntt.com,Kupang----Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang mempertanyakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dalam menyikapi rencana kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta alokasi dana transfer sebesar Rp100 miliar untuk ibu kota provinsi.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa (17/11/2026) malam.
Dalam interupsinya, Richard menyoroti urgensi penyesuaian postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menanggapi informasi resmi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut mencakup pengangkatan PPPK paruh waktu serta rencana transfer anggaran senilai Rp100 miliar untuk ibu kota provinsi dan Rp20 miliar untuk kabupaten/kota.
"Bagaimana rancangan kita terhadap postur APBD menanggapi informasi yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait PPPK paruh waktu dan rencana transfer anggaran? Apakah sudah ada petunjuk atau surat resmi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan nasional ini?" tanya Richard kepada pihak eksekutif.
Ia menegaskan, jika surat resmi dari pusat belum diterbitkan, pemkot harus memiliki konsep dasar dan langkah antisipasi yang matang. Pasalnya, kebijakan tersebut diyakini akan berdampak langsung terhadap belanja daerah dan struktur APBD secara keseluruhan. Richard juga mengingatkan agar pemkot segera berkoordinasi dengan DPRD terkait pengalokasian dana tersebut, mengingat masa sidang dewan yang tersisa tinggal beberapa hari lagi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekda Kota Kupang, Jeffry Pelat, menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat terkait penyaluran dana tersebut.
"Sampai saat ini kami belum mendapatkan petunjuk. Biasanya, anggaran dengan nominal besar seperti ini turunnya selalu diikuti dengan juknis yang merujuk pada peruntukan penggunaan dan mekanisme penganggarannya," ujar Jeffry.
Ia menambahkan, jika nantinya anggaran tersebut cair setelah masa sidang ditutup, mekanisme keuangan yang akan ditempuh pemkot adalah melakukan perubahan penjabaran APBD. Pihaknya memastikan akan berkoordinasi secara intensif dengan DPRD untuk pendistribusian anggaran sesuai dengan juknis yang berlaku, mengingat mekanisme serupa pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Menanggapi jawaban Sekda, Ketua DPRD Richard Odja kembali menekankan pentingnya langkah proaktif dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia meminta pemkot tidak hanya menunggu juknis, melainkan aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Richard mencontohkan bahwa sejumlah daerah besar lainnya telah mulai menyiapkan skenario alternatif untuk mengantisipasi potensi surplus maupun defisit anggaran di penghujung tahun.
"Maksud saya, sejauh mana Pemerintah Kota Kupang berdiskusi dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat? Saya rasa Pak Sekda dan jajaran punya akses ke pusat, silakan sampaikan jika ada sinyal agar kita tahu lebih awal," tegasnya.
Menutup pandangannya, Richard kembali menegaskan agar pihak eksekutif terus menjaga koordinasi yang erat dengan lembaga legislatif. DPRD, kata dia, siap membuka agenda khusus guna membahas perubahan penjabaran anggaran demi memastikan distribusi dana pusat tepat sasaran bagi masyarakat Kota Kupang.(mnt)
Pemkot Siapkan Program Aksesibilitas, Tahun 2027 Fokus Perhatikan Kaum Disabilitas
— Pemerintah Kota berkomitmen untuk lebih memperhatikan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas pada tahun 2027 mendatang. Wakil Wali Kota menyatakan bahwa pihaknya telah merancang sejumlah program konkret guna meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik bagi kaum disabilitas.
Salah satu program utama yang akan direalisasikan adalah pemasangan guiding block (jalur pemandu) di seluruh fasilitas di lingkungan Pemerintahan Kota.
Selain itu, pemerintah juga akan mengambil langkah tegas melalui penerbitan surat imbauan atau surat edaran resmi dari Wali Kota. Kebijakan ini mewajibkan berbagai fasilitas umum, seperti mal-mal besar, untuk menyediakan fasilitas pendukung berupa guiding block serta penyediaan area parkir khusus bagi penyandang disabilitas.
Saat dikonfirmasi mengenai kondisi sarana dan prasarana saat ini, pihak pemerintah secara terbuka mengakui bahwa masih terdapat sejumlah keterbatasan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kendati demikian, berbagai kekurangan tersebut akan terus diupayakan dan dioptimalkan secara bertahap pada tahun 2027.
Sebagai langkah awal, pembenahan fasilitas ramah disabilitas ini akan dimulai langsung dari Kantor Wali Kota. Selanjutnya, program serupa akan diperluas secara bertahap hingga mencakup tingkat kecamatan, kelurahan, serta berbagai fasilitas pelayanan pemerintah lainnya.(mnt)