Plt Kepala Dinas PRKP Kota Kupang, Daud Naf
Metronewsntt.com, Kupang---Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) terus menggenjot penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk Kota Kupang sendiri, total kuota yang didapatkan pada tahun anggaran ini sebanyak 917 unit.
Plt Kepala Dinas PRKP Kota Kupang, Daud Nafi, menjelaskan bahwa dari total 917 unit tersebut, sebanyak 52 unit telah rampung 100 persen dan datanya sudah terlaporkan melalui aplikasi MyPKP. Kendati demikian, secara eksisting di lapangan, jumlah rumah yang sudah rampung 100 persen sebenarnya telah mencapai 131 unit.
"Sisa dari 52 unit itu belum dilapor oleh tenaga fasilitator lapangan karena proses pelaporan harus menginput data, lokasi, serta kondisi before-after agar bisa terbaca di kementerian," ujar Daud Nafi kepada media ini di Kantor DPRD Kota Kupqng belum lama ini.
Ia menambahkan, saat ini proses pengerjaan terus berjalan. Sebanyak kurang lebih 500 unit terpantau sudah mendekati progres penyelesaian 50 persen, 70 persen, hingga 80 persen.
Sementara itu, untuk sisa kuota lainnya, pihak PPK di tingkat provinsi atau Balai sedang melaksanakan proses tender terbuka untuk pemilihan toko penyedia bahan material. Nantinya, kelompok penerima bantuan akan dibentuk untuk mensurvei tiga hingga empat toko bangunan, guna menyeleksi dan menetapkan satu toko terbaik sebagai penyedia.
"Kami berharap dalam minggu ini sudah ada penentuan toko terpilih untuk penyediaan bahan material dan bisa mulai bekerja, sehingga sebelum penutupan tahun anggaran 2026, target 917 unit bisa tercapai," harapnya.
Menanggapi adanya sebagian masyarakat yang sempat mengeluhkan besaran dana bantuan yang dinilai kecil, Daud Nafi menjelaskan bahwa bantuan ini bersifat "stimulan". Artinya, pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp20 juta per unit dengan harapan adanya partisipasi dan kesediaan berswadaya dari pemilik rumah atau lahan.
Untuk mengoptimalkan hal tersebut, Dinas PRKP telah menerjunkan dua orang tenaga fasilitator lapangan di setiap wilayah dengan kualifikasi khusus, yakni tenaga teknis dan tenaga pemberdayaan ekonomi. Tenaga pemberdayaan ekonomi bertugas menggali dan menemukan sumber-sumber swadaya yang dimiliki oleh penerima bantuan.
Sebagai contoh, jika ada rumah lama (eksisting) yang akan direnovasi, tenaga teknis akan memeriksa apakah masih ada material sisa yang layak pakai. Jika masih bisa digunakan, bahan tersebut akan dihitung untuk mengurangi kekurangan material baru.
"Misalnya kebutuhan material kayu 10 kubik, ternyata masyarakat sudah punya dua kubik dari bongkaran rumah lama, maka kita cukup menyiapkan delapan kubik saja. Begitu juga dengan batu cetak atau batako, jika warga sudah menyiapkan 300 buah dari kebutuhan 1.000 buah, kita tinggal menambah sisanya," jelas Daud.
Melalui pendekatan swadaya dan pendampingan intensif dari tenaga fasilitator inilah, banyak rumah warga yang akhirnya bisa diselesaikan meskipun dana stimulan awal tampak terbatas. Pemerintah optimis dengan kolaborasi antara dana stimulan pemerintah dan swadaya masyarakat ini, seluruh target pembangunan rumah layak huni di Kota Kupang dapat terealisasi dengan baik pada tahun 2026.(mnt)