Suasana sidang Abnggar DPRD kota Kupqng soal APBD
Metronewsntt.com, Kupang — Sidang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kupang terkait pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 diwarnai perdebatan sengit, Selasa (22/9/2026). Fokus utama perdebatan tertuju pada usulan penambahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai sisa waktu efektifnya tinggal tiga bulan lagi.
Rapat yang berlangsung di gedung dewan ini dipimpin oleh Wakil Ketua I Jabir Marola dan Wakil Ketua II Yeskiel Loudoe. Dari pihak eksekutif, hadir Asisten II Yanuar Dally didampingi Kepala Bapeda dan dihadiri pulai para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para camat.
Memulai jalannya sidang, Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Jabir Marola, langsung melontarkan pertanyaan tajam kepada pihak pemerintah. Ia mempertanyakan apakah target PAD yang dipasang pemerintah benar-benar realistis untuk dicapai dalam sisa waktu tiga bulan menjelang akhir tahun.
"Apa saja yang menjadi pendongkrak utama sehingga pemerintah begitu optimis target ini bisa tercapai di sisa waktu yang singkat?" tanya Jabir Marola.
Menanggapi hal tersebut, Asisten II Setda Kota Kupang, Yanuar Dally, menjelaskan bahwa pemerintah sangat optimis target penambahan tersebut dapat tercapai. Keyakinan ini didasarkan pada capaian riil hingga akhir Agustus, di mana sektor pajak restoran telah melampaui target hingga di atas 100 persen.
Pemerintah sendiri mengusulkan penambahan target PAD dalam APBD Perubahan 2026 sebesar Rp3.965.576.000, dengan rincianPajak Restoran: Rp3.750.000.000 (meningkat dari usulan awal Rp3.680.000.000) .Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan: Rp200 juta hingga Rp215 juta.
"Kenaikan target ini diajukan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dinas atau OPD yang belum terakomodir, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat," jelas Yanuar Dally.
Meski demikian, Jabir Marola mengingatkan agar pemerintah tetap berpijak pada data historis dan capaian riil tahun sebelumnya (2025). Ia mengingatkan bahwa pemotongan dana dari provinsi sebesar Rp30 miliar lebih pada tahun lalu turut berdampak signifikan terhadap pencapaian PAD secara keseluruhan.
Dinamika semakin hangat ketika Wakil Ketua II, Yeskiel Loudoe, menilai bahwa DPRD dan pemerintah sebagai mitra kerja harus bahu-membahu mencari terobosan baru. Sejumlah pimpinan dewan bahkan sempat mengusulkan agar angka kenaikan target PAD digenjot lebih tinggi lagi—berkisar antara Rp4 miliar hingga Rp4,5 miliar demi mengamankan pembiayaan belanja dan program mendesak.
"Pemerintah sangat paham soal pengelolaan sumber-sumber lain dalam mendongkrak PAD. Angka penambahan ini tidak terlalu besar jika dibulatkan dari kisaran Rp39 miliar menjadi Rp4 miliar atau bahkan Rp4,5 miliar," ujar Yeskiel.
Senada dengan Yeskiel, Anggota Banggar Elbert Manafe dan Christian Baitanu berpandangan bahwa masih banyak potensi pendapatan lain yang belum digali secara maksimal, termasuk sektor Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya telah direkomendasikan dalam Banggar KUA-PPAS.
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Anggota Banggar Tellen Daud. Ia mengingatkan agar dewan dan pemerintah berhati-hati dalam mematok target yang terlalu tinggi. Ia khawatir jika target dipaksakan tanpa perhitungan yang matang, sektor retribusi lain yang realisasinya masih rendah (baru mencapai kisaran 20%) justru tidak mampu menutupi beban tersebut.
"Saya merasa khawatir jika target dipaksakan naik tanpa kalkulasi yang matang, sektor lain tidak mampu menutupinya dan justru berisiko memicu defisit anggaran yang besar di akhir tahun," tegas Tellen Daud.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Asisten II Yanuar Dally menegaskan bahwa seluruh target yang ditetapkan telah disesuaikan secara proporsional dengan alokasi belanja yang ada. Pemerintah berkomitmen penuh untuk bekerja keras mengamankan pendapatan tersebut agar program yang sudah direncanakan dapat berjalan optimal.
Setelah melalui perdebatan panjang dan adu argumen yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif, perdebatan tersebut akhirnya menemui titik temu.
Usulan untuk menaikkan target PAD secara drastis melampaui angka Rp39 miliar lebih akhirnya tidak diambil. Sidang Banggar sepakat untuk tetap mempertahankan angka target PAD sesuai dengan usulan awal yang diajukan oleh pihak pemerintah (berada di kisaran Rp39 miliar lebih) tanpa ada perubahan.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan aspek kehati-hatian agar tidak terjadi lonjakan target yang berisiko menimbulkan defisit, sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan seimbang hingga penghujung tahun 2026.(mnt)