WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

Victor Dimoe Heo Dorong Anggaran Perbaikan Jalan Masuk Perubahan APBD 2026

Metronttdewa.com 15-09-2026 || 17:01:34

Anggota DPRD Kota Kupang, Vicky Dimoe Heo

Metronewsntt.com, Kupang---​Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD, Victor Dimoe Heo, kembali mendesak Pemerintah Kota Kupang  agar segera mengalokasikan anggaran perbaikan jalan melalui mekanisme swakelola dalam Perubahan APBD 2026. Langkah taktis ini dinilai mendesak agar masyarakat tidak perlu menunggu proses panjang pembentukan UPTD Pemeliharaan Jalan.

 Desakan ini disampaikan Victor sebagai pengingat atas catatan penting yang sebelumnya telah termuat secara resmi dalam Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan.

​Menurut Victor, penanganan ruas jalan dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang harus bisa langsung dieksekusi oleh Dinas PUPR. Pemerintah tidak perlu menunggu UPTD terbentuk karena sumber daya sudah tersedia di depan mata.

​“Pemerintah perlu segera mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan melalui mekanisme swakelola, tanpa harus menunggu UPTD terbentuk. Jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama sementara kerusakan jalan terus bertambah,” tegas Victor saat ditemui di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Selasa (15/9/2026).

​Ia menambahkan, langkah cepat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat, di antaranya Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur pelaksanaan swakelola Tipe I oleh Perangkat Daerah sendiri, serta diperkuat oleh Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola dari aspek perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Selain itu, terkait pembiayaannya merujuk pada Permen PU Nomor 13/PRT/M/2011, di mana pemeliharaan jalan provinsi bersumber dari APBD provinsi, sedangkan jalan kabupaten/kota dibiayai melalui APBD kabupaten/kota.

​Victor meyakini bahwa penanganan dini pada titik-titik kerusakan ringan tidak hanya mencegah kerusakan yang lebih parah, tetapi juga menjadi strategi paling realistis untuk melakukan efisiensi anggaran sekaligus mempercepat pelayanan publik yang responsif. Karena pemerintah sudah memiliki tenaga, peralatan, dan alat berat sendiri, seluruh aset tersebut harus difungsikan secara optimal untuk kepentingan rakyat guna memastikan mobilitas warga tidak terganggu.

​“Karena pemerintah sudah memiliki tenaga, peralatan, dan alat berat, maka sumber daya tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Ketua Bapemperda tersebut. (mnt)


Baca juga :

Related Post