Penandtangan persetujuan hasil pembahasan KUA-PPAS usai pembahasan anggaran, pada Rabu
Metronewsntt.com, Kupang— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang melalui Badan Anggaran mengingatkan pemerintah agar lebih serius dalam mengurus dokumen-dokumen penting, termasuk mendahulukan pembahasan KUA-PPAS daripada APBD perubahan agar prosesnya berjalan lebih matang.
Hal ini termuat melalui hasil laporan Banggar berkaitan dengan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 yang disetujui dengan catatan. Hal tersebut dibacakan secara bab demi bab oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), Pauto W. Neno, dalam Sidang Paripurna, Rabu (2/9/2026).
Dalam hasil laporan Banggar menekankan agar pemerintah daerah memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur di tingkat kecamatan dan kelurahan dengan memperhatikan kebutuhan, kondisi, serta karakteristik masing-masing wilayah. Pemerataan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Terkait pembagian alokasi anggaran sebesar Rp500.000.000,00 untuk setiap kelurahan, DPRD menegaskan agar pelaksanaannya dilakukan secara proporsional.
Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kebutuhan, serta kondisi dan permasalahan masing-masing kelurahan agar pengalokasian anggaran dapat berjalan lebih adil dan tepat sasaran. Meskipun prosedur penyusunan dokumen secara keseluruhan sudah baik, DPRD menilai masih ada beberapa hal yang perlu direvisi dan disempurnakan bersama antara legislatif dan eksekutif.(mnt)