WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

Belum Ada Perda, DPRD Kota Kupang Pertanyakan Urgensi Penyertaan Modal Rp10 Miliar untuk Perumda Air Minum

Metronttdewa.com 02-09-2026 || 23:24:53

Sekda.kota Kupang, Jefri Pelt, Ketua Bapemperda, Vicky Dimoe Heo, Sekratris Bapemperda, Tellen Daud

Metronewsntt.com, ​Kupang— Usulan pemerintah terkait penyertaan modal sebesar Rp20 miliar untuk Bank NTT sebsar Rp10 milliar dan  Perumda Air Minum  Kota Kupang sebesar Rp10 milliar menjadi sorotan tajam dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Kupang. Pasalnya, alokasi anggaran bernilai besar  yang masuk dalam dokumen perencanaan tersebut dinilai belum didasari oleh Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum yang sah.

​Ketua Bapemperda DPRD Kota Kupang, Vicky Dimoe Heo, dengan tegas menyoroti prosedur yang dinilai tidak sesuai aturan dan terkesan terburu-buru oleh pihak eksekutif. Menurut legislator asal PDI Perjuangan ini, setiap alokasi penyertaan modal wajib memiliki landasan hukum yang kuat berupa Perda untuk mengatur besaran nominal anggaran yang tepat.

​"Berbicara penyertaan modal itu harus ada dasar hukumnya, yakni peraturan daerah. Di dalam Perda itu diatur besaran anggaran yang harus diberikan kepada pihak penerima. Jadi, pemerintah mengajukan, lalu melalui tahapan-tahapan yang ada," ujar Vicky.

​Vicky menyayangkan sikap pemerintah yang memasukkan anggaran tanpa adanya Perda terlebih dahulu. Pihaknya mengaku belum menerima rancangan resmi terkait Perda penyertaan modal tersebut.

​"Sudah dianggarkan, tetapi peraturan daerahnya belum ada. Tidak bisa peraturan daerah mengikuti anggaran yang ada. Perda diperlukan untuk menentukan besaran anggaran yang akan diberikan, baru kemudian dimasukkan ke dalam KUA-PPAS dan berlanjut ke RAPBD," tegasnya, Rabu (2/9/2026) di Gedung Kantor DPRD Kota Kupang usai sidang paripurna.

​Ia menambahkan, Perda sangat penting agar siklus perencanaan tidak terbalik—yakni anggaran didahulukan baru dibackup dengan peraturan daerah. Tindakan memasukkan anggaran tanpa regulasi yang sah dinilai melanggar mekanisme perundang-undangan, sehingga perubahan anggaran saat ini belum dimungkinkan sebelum payung hukumnya tuntas.

​Oleh karena itu, Vicky menegaskan bahwa pihak legislatif tidak boleh dipaksa membahas anggaran secara mendadak tanpa melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan sejak awal tahun.

​Senada dengan Ketua Bapemperda, Wakil Ketua  Bapemperda Tellen Daud turut menyoroti kendala dalam penjadwalan sidang serta urgensi dari alokasi dana Rp10 miliar  untuk Perumda Air.Minum.Kota Kupang tersebut di tengah banyaknya kebutuhan prioritas masyarakat.

​"Kita seolah dipaksa harus membahasnya sekarang. Padahal, ada kendala lain, seperti agenda-agenda lanjutan setelah penutupan sidang, hingga persiapan masuk sidang APBD murni," kata legislator dari Partai Golkar tersebut.

​Tellen juga mempertanyakan efektivitas dan urgensi penggunaan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk Perumda Air Minum tersebut, mengingat masih banyak kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang mendesak.

​"Apakah penyertaan modal ke BPDM ini mendesak sekali? Ini uang Rp10 miliar, jumlah yang besar. Sementara itu, masih banyak kebutuhan pembangunan lain yang belum terpenuhi, seperti peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga bantuan sosial," jelas Tellen.

* ​Tanggapan Pihak Eksekutif

​Menanggapi sorotan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Jefri Pelt, yang dikonfirmasi secara terpisah memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa total usulan penyertaan modal yang diajukan mencapai Rp20 miliar, yang masing-masing dialokasikan sebesar Rp10 miliar untuk Perumda Air Minum dan Rp10 miliar untuk Bank NTT, di mana rancangan peraturan daerahnya sebenarnya sudah tersedia.

​"Ranperda penyertaan modal sudah ada dan siap untuk kami dorong guna dibahas pada sidang I nantinya," kata Jefri.

​Menurutnya, kelanjutan proses tersebut kini bergantung pada kesiapan Bapemperda, sebab dari pihak pemerintah daerah dokumen dinyatakan sudah siap untuk dibahas dan ditetapkan.

​"Setelah itu masih ada tahapan lagi, yakni harus melalui fasilitasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Biro Hukum untuk penomoran. Sehingga, kami akan terus dorong dan jika diizinkan oleh Bapemperda, maka kita akan bahas bersama dalam sidang I nantinya," tutup Jefri.(mnt)


Baca juga :

Related Post