Sekda Kota Kupang, Jefry Pelt
Metronewsntt.com, Kupang---Pemerintah Kota Kupang menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan catatan penting dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Kupang. Catatan tersebut berkaitan dengan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Jefri Pelt, saat ditemui awak media di ruang kerjanya pada Rabu, (2 /9/2026).
"Jadi terkait catatan Banggar tadi, yang pasti akan kami tindak lanjuti karena itu bagian dari rangkaian persidangan," ujar Jefri.
Ia menambahkan, catatan dari Banggar DPRD Kota Kupang untuk KUA-PPAS dan RKPD ini wajib diperhatikan. Seluruh masukan tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah saat mendorong Rancangan APBD (RAPBD) Murni Tahun Anggaran 2027 pada bulan November mendatang.
Sebelumnya, laporan hasil Banggar DPRD Kota Kupang yang mencakup KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 telah dibacakan secara bab demi bab oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), Pauto W. Neno, dalam Sidang Paripurna. Sebagian besar materi disetujui, namun ada pula yang disetujui dengan sejumlah catatan strategis.
Berikut adalah beberapa catatan penting dari masing-masing rancangan diantaranya
- Konsistensi Dokumen Perencanaan (RKPD & RPJMD): Pemerintah daerah didorong untuk memastikan kesinambungan antara RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan APBD agar selaras dengan arah dan sasaran pembangunan daerah.
-Alokasi Anggaran Kesejahteraan Rakyat: Perangkat daerah yang menangani urusan kesra perlu mendapat porsi anggaran yang memadai dan proporsional demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
-Penyelamatan Bangunan Bersejarah: Pemkot Kupang diminta berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau kementerian terkait untuk merehabilitasi bangunan tua milik Pemkab Kupang di Kecamatan Kota Lama agar dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya.
-Transparansi Perubahan Angka (PPAS): Setiap perubahan nominal dalam matriks RKPD dan PPAS harus disertai penjelasan substantif yang rasional, terukur, serta memuat dasar pertimbangan yang jelas.
-Realisme Target Pendapatan Daerah: Proyeksi pendapatan harus disusun berdasarkan potensi riil, tren realisasi, dan kondisi ekonomi agar target yang dipatok realistis serta tidak berisiko terhadap jalannya program.(mnt)