WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

Fraksi Demokrat Minta Pemerintah Jawab Sejumlah Kejanggalan Perencanaan Pembangunan Daerah

Metronttdewa.com 25-08-2026 || 13:38:13

Anggota fraksi Demokrat DPRD Kota Kupang, Christiqn Ndaumanu

Metronewsntt.com, Kupang— Fraksi Demokrat secara tegas menyampaikan sejumlah catatan kritis dan pertanyaan krusial kepada pihak pemerintah daerah terkait berbagai kejanggalan dalam dokumen perencanaan. Pandangan umum tersebut dibacakan langsung oleh anggota Fraksi Demokrat, Christian Ndaumanu.

Catatan kritis dan pertanyaan krusial termuat melalui pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan anggota Fraksi Demokrat, Christian Ndaumanu dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Kupang. Agenda sidang ini mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan KUA-PPAS TA 2027, yang digelar di Gedung DPRD Kota Kupang, Senin (24/8/2026).

​Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, didampingi Wakil Ketua I Jabir Marola dan Wakil Ketua II Yeskiel Loudoe. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis bersama Sekretaris Daerah (Sekda), para asisten, kepala OPD, serta para camat se-Kota Kupang.

​Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Demokrat menyoroti setidaknya lima poin penting mengenai ketidaksesuaian dan minimnya transparansi dalam proses perencanaan serta penganggaran daerah. Sorotan utama dimulai dari persoalan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan bagian sah dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

​"Melalui mekanisme ini, anggota DPRD dapat menyampaikan aspirasi masyarakat hasil reses untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Fraksi Demokrat memohon kepada pemerintah untuk dapat menjelaskan berapa nilai dan jumlah yang tercantum dalam RKPD," ujar Christian Ndaumanu saat membacakan pandangan umum tersebut.

​Selain masalah pokir, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan tidak tergambarnya penyelarasan indikator makro dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator pembangunan makro seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengangguran, serta target SPM dinilai tidak tercermin secara transparan dalam kerangka ekonomi makro dan kebijakan anggaran di KUA.

​Kejanggalan lain yang turut disoroti adalah adanya perbedaan angka yang mencolok antara dokumen RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Padahal, KUA seharusnya menjadi penjabaran kebijakan fiskal yang selaras dari RKPD sesuai dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019.

​Menutup pandangannya, Fraksi Demokrat mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum dan pertimbangan teknis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengubah pagu anggaran yang sebelumnya telah direncanakan secara matang dalam RKPD. Pihaknya juga meminta kejelasan mengenai mekanisme penyelarasan yang harus ditempuh TAPD ketika terjadi deviasi anggaran yang signifikan antara dokumen perencanaan dan penganggaran.(mnt)


Baca juga :

Related Post