WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

Fraksi NasDem DPRD Kota Kupang Soroti Kenaikan Anggaran dan Dominasi Belanja Operasional dalam KUA-PPAS 2027

Metronttdewa.com 24-08-2026 || 13:21:11

Anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Kupang, Absalom Sine

Metronewsntt.com, Kupang---​Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Kupang dengan tegas menyoroti kenaikan anggaran serta dominasi belanja operasional dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

​Sorotan tajam tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi NasDem, Absalom Sine, dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Kupang. Agenda sidang ini mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan KUA-PPAS TA 2027, yang digelar di Gedung DPRD Kota Kupang.

​Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, didampingi Wakil Ketua I Jabir Marola dan Wakil Ketua II Yeskiel Loudoe. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis bersama Sekretaris Daerah (Sekda), para asisten, kepala OPD, serta para camat se-Kota Kupang.

​Dalam pemandangan umumnya, Fraksi NasDem menyoroti inkonsistensi data antara dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan KUA Tahun Anggaran 2027. Fraksi NasDem mencatat adanya perbedaan pada pos pendapatan transfer pemerintah pusat, di mana dalam RKPD tercatat sebesar Rp1,075 triliun lebih, namun berubah menjadi Rp1,082 triliun lebih di dalam dokumen KUA.

​Selain itu, total belanja daerah mengalami penyesuaian dari sekitar Rp1,565 triliun pada RKPD menjadi Rp1,530 triliun dalam KUA—atau berkurang sekitar Rp35 miliar. Penurunan ini terjadi pada belanja operasi dan belanja modal, sementara belanja hibah dan belanja tidak terduga justru dilaporkan meningkat. NasDem mendesak Pemkot Kupang untuk transparan apakah koreksi ini akibat keterbatasan fiskal atau penajaman prioritas.

​Tidak hanya itu, struktur APBD 2027 dinilai masih timpang karena didominasi oleh belanja operasi sebesar 86,19%. Pemerintah dituntut memastikan kinerja birokrasi benar-benar berorientasi pada output dan outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar rutinitas administratif.

​Terkait anggaran tersebut, Farksi NasDem meminta jawaban dan penjelasan dari pihak eksekutif tidak boleh berhenti pada alasan administratif semata.

​"Melalui pemandangan umum ini, fraksi meminta agar jawaban pemerintah daerah tidak berhenti pada penjelasan bahwa perubahan terjadi karena penyesuaian anggaran, tetapi menunjukkan program apa yang berubah dan konsekuensi perubahan tersebut terhadap target pembangunan," tegas Absalom di hadapan sidang paripurna,Senin (24/8/2026).(mnt)


Baca juga :

Related Post