Anggota DPRD Kota Kupang, Vicky Dimoe Heo
Metronewsntt.com, Kupang—Pemerintah Kota Kupang patut diapresiasi atas deretan penghargaan yang telah diraih. Prestasi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam tata kelola pemerintahan. Namun, apresiasi ini tidak seharusnya membuat kita abai terhadap realita di tingkat akar rumput, terutama terkait nasib para petugas kebersihan.
Di balik berbagai pencapaian tersebut, terdapat peran nyata para petugas pengangkut sampah yang bekerja keras mendukung program unggulan pemerintah, yakni Kota Kupang Bebas Sampah. Mereka adalah garda terdepan yang menjaga kebersihan pemukiman warga setiap hari.
Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi PDI Perjuangan, Victor Arnoldus Yansenss Dimoe Heo, saat dimintai tanggapan mengenai kondisi lapangan para petugas kebersihan di tingkat kelurahan pada Sabtu (13/6/2026), menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut.
"Pemerintah Kota jangan hanya bangga dengan piala atau penghargaan nasional, sementara para pejuang kebersihan kita di lapangan dibiarkan bekerja dalam kondisi yang memprihatinkan. Ini adalah kontradiksi yang nyata," ujar Victor dengan nada tegas.
Legislator Dapil Kelapa Lima ini menyoroti realita pahit yang dialami oleh Felipus Nufeto (54), seorang petugas kebersihan di Kelurahan Oesapa Barat yang setiap hari berjuang menangani sampah di wilayah RT 08 dan RT 09.
Menurut Victor, kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. "Bayangkan, Felipus ini setiap hari bekerja hanya bermodalkan masker seharga dua ribu rupiah tanpa sarung tangan yang memadai. Dia dipaksa bertaruh kesehatan setiap saat karena harus bersentuhan langsung dengan limbah rumah tangga. Itu sangat berbahaya," ungkapnya.
Lebih jauh, Victor menyoroti beban finansial yang dipikul para petugas. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil tanggung jawab atas operasional kerja di lapangan.
"Ironis sekali ketika mendengar bahwa iuran yang mereka kumpulkan dari warga harus terbagi untuk kebutuhan keluarga, sekaligus untuk menambal biaya kerusakan gerobak sampah. Tanggung jawab operasional yang seharusnya dipenuhi pemerintah, justru dibebankan ke pundak mereka. Ini adalah bentuk eksploitasi terselubung," tandas Victor.
DPRD menegaskan bahwa fasilitas perlindungan kerja seperti sepatu boot, sarung tangan, dan masker standar bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang mendesak.
"Pemerintah Kota Kupang harus segera berbenah. Jangan sampai penghargaan yang diraih di tingkat nasional terasa hambar di mata publik karena para pejuang kebersihan seperti Felipus masih dibiarkan bekerja tanpa perlindungan yang layak. Keberhasilan sebuah kota bukan hanya diukur dari piala yang dipajang, melainkan dari bagaimana pemerintah memberikan perhatian nyata bagi kesejahteraan dan keselamatan pekerjanya," pungkasnya.(mnt)