WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

Optimalisasi Bus Bantuan Pusat, Pemkot Kupang Kaji Skema Kerja Sama Operasional

Metronttdewa.com 10-06-2026 || 10:13:19

Sekda Kota Kupang, Jeffry Pelt dan Kadis Perhubungan Kota Kupang, Bernadinis Mere

Metronewsntt.com, ​Kupang – Pemerintah Kota Kupang kini tengah mematangkan langkah strategis untuk mengoptimalkan bus bantuan dari pemerintah pusat agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 Upaya ini merupakan respons atas desakan DPRD Kota Kupang yang disampaikan oleh Wakil Ketua, Jabir Marola yang menekankan pentingnya pengelolaan aset secara profesional, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pusat yang menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan.

​Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jefrry Pelt, mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi teknis bersama Dinas Perhubungan sesuai arahan Wali Kota. 

Setelah wacana pembentukan koperasi belum menemui titik terang, pemerintah kini beralih pada skema Kerja Sama Operasional (KSO). Langkah ini direncanakan melalui kolaborasi dengan operator transportasi yang sudah memiliki pengalaman di Kota Kupang, seperti pihak Bagong. 

Jefri menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memutasi status pelat kendaraan dari pelat merah menjadi pelat kuning. Hal tersebut menjadi syarat mutlak agar bus dapat dioperasikan secara komersial dan menarik ongkos angkutan yang sah. 

Saat ini, pemerintah belum bisa melakukan pemungutan biaya karena pengelola kendaraan belum ditetapkan, sehingga Dinas Perhubungan diminta segera menjalin komunikasi resmi dengan operator.

 Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti arahan ini agar aset tersebut memberikan dampak ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

​Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere,yang dikonfirmasi terpisah, Selasa (9/6/2026) di ruangkerjanya  menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian mendalam terkait rencana operasional armada ini. 

Keterlibatan pihak ketiga dinilai sangat krusial untuk memastikan data yang akurat, baik terkait kebutuhan jumlah armada maupun penentuan trayek yang efektif. Setelah kajian selesai, Pemerintah Kota Kupang akan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai landasan hukum bagi operator dalam menjalankan operasionalnya..

​Selain fokus pada bus bantuan tersebut, Dinas Perhubungan juga menyoroti kondisi angkutan kota yang ada saat ini, di mana banyak armada yang sudah berusia tua serta mengalami penurunan kualitas layanan dan kendala teknis. 

Sebagai solusi, Dishub mempertimbangkan kebijakan pembatasan tahun kendaraan guna memenuhi standar keselamatan dan mengurangi polusi udara. Bernadinus menegaskan bahwa langkah tersebut diambil agar angkutan umum dapat memberikan pelayanan yang prima dan tidak lagi sering mengalami kendala teknis. (mnt)


Baca juga :

Related Post