Ketua komisi IV DPRD Kota Kupqng, Neda Lalay
Metronewsntt.com, Kupang – Menjelang akan dibukqnya Sistim Penerimaan Murid Baru (SPMB)Tahun Ajaran 2026/2027, Komisi IV DPRD menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Pertemuan yang berlangsung di ruang komisi IV Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (8/6/2026) bertujuan untuk memastikan sistim penerimaan siswa baru (SPMB) berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ketua Komisi IV, Neda Ridia Lalay, usai pertemuan menyampaikan sejumlah poin krusial yang menjadi catatan penting bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pihaknya menekankan agar tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun selama SPMB berlangsung.
"Jangan ada pungutan apapun. Ada intervensi-intervensi apa pun tidak boleh," tegas Neda.
Selain menyoal pungutan, Neda menegaskan pentingnya sistem zonasi sebagai prioritas utama. Ia mengingatkan bahwa calon siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah harus diprioritaskan agar tidak kesulitan mendapatkan akses pendidikan.
"Diharapkan yang masuk zonasi itu harus diterima. Itu menjadi poin utama, karena jangan sampai anak yang di samping sekolah, dia harus mencari sekolah yang jauh dari lokasi rumah," tambah Srikandi NasDem tersebut.
Terkait fenomena sekolah favorit yang kerap memicu penumpukan pendaftar, Komisi IV meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih masif melakukan sosialisasi.
Menurut Neda, masih terdapat stigma di masyarakat bahwa hanya sekolah-sekolah tertentu yang berkualitas, padahal seluruh sekolah saat ini sudah harus dianggap favorit dan memiliki standar yang sama.
"Dinas sebenarnya harus sosialisasi kepada masyarakat bahwa semua sekolah itu favorit. Tidak ada sekolah yang tidak favorit," pungkas Neda.(mnt)