WhatsApp Facebook Google+ Twitter BBM

Plt Sekwan Pauto Neno Ungkap Alasan Sidang DPRD Kupang Baru Digelar Juni

Metronttdewa.com 21-05-2026 || 16:06:28

Plt Sekwan Kota Kupang, Pauto Neno

Metronewsntt.com, ​Kupang– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang tengah bersiap menyusun jadwal persidangan menyusul rencana penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT.

​Plt. Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Kupang, Pauto Neno, mengungkapkan bahwa agenda pembahasan sidang tersebut baru bisa berjalan efektif pada pertengahan bulan Juni nanti. Ia membeberkan alur mekanisme serta kendala waktu yang menjadi alasan pergeseran jadwal tersebut.

​Menurut Pauto Neno, setelah LHP diserahkan secara resmi oleh BPK, dokumen tersebut tidak langsung dibahas oleh dewan, melainkan diserahkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Pihak pemerintah daerah biasanya membutuhkan waktu sekitar satu minggu untuk menyusun dokumen pelengkap, termasuk nota keuangan, sebelum akhirnya diserahkan ke meja legislatif.

​Setelah dokumen dari BKAD rampung dan diterima oleh DPRD Kota Kupang, Badan Musyawarah (Banmus) baru bisa menggelar rapat untuk menetapkan jadwal persidangan.

​Mengingat adanya sejumlah hari libur nasional pada bulan Juni, Pauto Neno menyebutkan bahwa agenda penyerahan LHP dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat di awal bulan. Sementara itu, untuk penetapan jadwal oleh Banmus serta dimulainya pembahasan sidang diproyeksikan baru akan berjalan pada pertengahan bulan.

​"Pembahasan kemungkinan besar baru dimulai pada minggu kedua Juni. Karena melihat situasi libur nasional yang cukup banyak, perkiraan kami pembahasan baru efektif berjalan sekitar tanggal 15 Juni," kata Pauto Neno saat dikonfirmasi terkait agenda persidangan, Kamis (21/5/2026) di ruangkerjanya. 

​Ia menambahkan, setelah dokumen nota keuangan dari pemerintah daerah diserahkan ke dewan, barulah Badan Musyawarah dapat bergerak cepat. "Nanti setelah dokumen dikirimkan ke sini, baru kita bisa menetapkan jadwal melalui Banmus untuk mulai dibahas," jelasnya.

​Sidang ini nantinya akan fokus membedah rekomendasi dari LHP BPK guna memastikan tata kelola keuangan Pemkot Kupang berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.(mnt)


Baca juga :

Related Post