30 Tahun Kota Kupang, Daniel Hurek: Publik Adalah Kekuatan Utama, Bukan Sekadar Objek

Mantan Wakil Walikota Kupang, Daniel Hurek

​Metronewsntt.com, Kupang–Ulang tahun ke-30 Kota Kupang pada 25 April 2026 bukanlah sekadar seremoni angka. Ini adalah garis pembatas bagi sebuah daerah otonom untuk membuktikan kedewasaannya. Dengan tumpukan persoalan kesejahteraan yang masih menggunung, momentum ini menjadi titik krusial bagi pemerintah: tetap bergantung pada pusat atau berani mendobrak keterbatasan demi kehidupan warga yang lebih layak.

​Mantan Wakil Wali Kota Kupang periode 2007–2012 , Daniel Hurek memberikan catatan mendalam mengenai arah pembangunan kota ke depan. Salah satu poin utama yang ia soroti adalah persoalan kebersihan dan lingkungan hidup. Daniel menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh merasa mampu menyelesaikan masalah ini sendirian. Dibutuhkan pergeseran paradigma di mana masyarakat dan pihak swasta tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama yang ambil bagian dalam menjaga wajah kota.

​"Pemerintah mesti mengajak partisipasi publik. Masyarakat dan pihak swasta bisa ambil bagian di situ. Soal kebersihan ini bisa dikerjakan masyarakat, sehingga bisa membantu pemerintah yang sedang menghadapi persoalan efisiensi anggaran," jelas Daniel Hurek pada Sabtu, (25/4/2026).

​Lebih jauh, Daniel mengingatkan bahwa keterlibatan publik adalah kekuatan nyata, terutama dalam menghadapi ancaman krisis lingkungan. Dengan stok air tanah yang terus menipis, ia mendorong adanya gerakan masif untuk "menabung air" melalui penanaman pohon dan pembangunan sumur resapan. Baginya, tanpa keterlibatan aktif warga, Kota Kupang akan menghadapi masa depan yang sulit. Partisipasi publik bukan sekadar pelengkap, melainkan mesin penggerak perubahan yang tidak selalu harus bergantung pada komando pemerintah.

​Di sisi lain, politisi PKB ini membedah kondisi keuangan daerah yang tengah terjepit. Ia mengakui bahwa ketergantungan Kota Kupang terhadap pemerintah pusat masih sangat ekstrem, yakni mencapai 85 persen. Kondisi ruang fiskal yang sempit ini menuntut pemerintah kota untuk lebih cerdas dan jujur dalam menentukan prioritas. Daniel menyarankan agar efisiensi belanja daerah dilakukan secara ketat dengan fokus hanya pada kebutuhan dasar masyarakat dan pengeluaran yang prinsipil.

​"Utamakan kebutuhan dasar masyarakat dulu. Belanja pegawai juga tidak boleh diabaikan karena mereka motor penggerak pembangunan. Hindari belanja-belanja proyek yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," saran mantan anggota DPRD Kota Kupang tersebut.

​Sebagai solusi jangka panjang untuk memperlebar ruang fiskal, Daniel mendorong pemerintah agar lebih berani menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini terabaikan. Inovasi seperti penerapan parkir berlangganan dinilai jauh lebih efektif dan memberikan kepastian pemasukan

 dibandingkan sistem lelang pihak ketiga. Selain itu, optimalisasi pajak bangunan serta penarikan pajak atas penggunaan air bawah tanah yang dikomersilkan harus segera dikaji. Menurutnya, pajak tersebut bukan sekadar pungutan, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemilik sumur terhadap kelestarian alam yang mereka manfaatkan.(mnt)

Baca juga :

• Gerbong Mutasi Bergerak, 170 Pejabat Pemkot Kupang Siap Diambil Sumpah
• Terima LKPJ 2025, Fraksi NasDem Beri Catatan Merah Soal Efisiensi dan Integrasi Kebijakan
• Sorotan Tajam Pansus LKPj: Dari Masalah Lampu Jalan Hingga Birokrasi PBG yang Berbelit
• 30 Tahun Kota Kupang, Daniel Hurek: Publik Adalah Kekuatan Utama, Bukan Sekadar Objek
• DPRD Kota Kupang Minta Dinas PUPR Perketat Pengawasan Proyek Jalan GOR Senilai Rp 5,7 Miliar