Kota Kupang Jadi Barometer Pengelolaan Fiskal Terbaik di Bali Nusra

Walikota terima penghargaan

Metronewsntt.com, Kupang – Kinerja fiskal Pemerintah Kota Kupang kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat regional. Konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut mendapat apresiasi terbuka dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT, Adi Setiawan, yang menilai Kota Kupang sebagai salah satu daerah dengan performa terbaik di kawasan Bali Nusra. Pengakuan prestisius ini disampaikan langsung dalam pertemuan strategis bersama Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, di Ruang Kerja Wali Kota pada Senin (20/4/2026).

​Dalam pertemuan tersebut, Adi Setiawan didampingi oleh Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2, Dirgohayu Widodo, serta Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Retno Heryundari. Sementara itu, Wali Kota didampingi oleh Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dally, dan Kepala Badan Keuangan, Jackson Jimmy A. Tunliu. Berdasarkan data tiga bulan terakhir, realisasi belanja daerah dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Kota Kupang tercatat lebih tinggi dibandingkan banyak daerah lain di wilayah Bali Nusra. 

Capaian ini menempatkan Kota Kupang sebagai rujukan atau lighthouse dalam menjaga ritme belanja dan efektivitas anggaran secara konsisten.
​Meski meraih rapor hijau, pihak DJPb tetap memberikan sejumlah catatan strategis untuk penguatan fiskal ke depan. 

Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sektor kesehatan, optimalisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta percepatan administrasi pelaporan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sumber daya alam agar penyaluran anggaran tetap lancar tanpa hambatan birokrasi.

​Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berpuas diri.

 Ia berkomitmen untuk segera menindaklanjuti setiap catatan evaluasi demi kepentingan masyarakat. Beliau menekankan bahwa setiap peluang pendapatan harus dioptimalkan dan kewajiban administrasi wajib dipenuhi tepat waktu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

​Selain membahas kinerja anggaran, dr. Christian juga mengklarifikasi dinamika terkait data Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sempat menjadi perbincangan publik.

 Ia menjelaskan bahwa perbedaan angka yang muncul murni disebabkan oleh perbedaan klasifikasi antara PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah dengan total PAD secara keseluruhan. Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kota Kupang dan Kanwil DJPb NTT sepakat untuk memperkuat sinergi dan menggunakan data yang telah tervalidasi sebagai dasar kebijakan, sekaligus memastikan Kota Kupang tetap menjadi contoh praktik baik pengelolaan keuangan di tingkat regional.(mnt)

Baca juga :

• DPRD Kota Kupang Minta Dinas PUPR Perketat Pengawasan Proyek Jalan GOR Senilai Rp 5,7 Miliar
• Temukan Tambalan Semen di Jalan Hotmix, Pansus DPRD Kota : Itu Namanya Mau Hemat Alat!
• Sidak Sentra IKM Garam Alak: Pansus Temukan Pabrik Mangkrak, PAD Nihil
• Tellen Daud: Jika Keuangan Daerah Tak Mampu, Tak Ada Penyertaan Modal untuk Perumda!
• Selesaikan Pembahasan LKPj, Pansus DPRD Kota Kupang Kini Bidik Fakta di Lapangan